. Anggaran dana desa untuk 2018 tidak bertambah. Tepatnya masih di kisaran Rp 60 triliun rupiah untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Namun akan ada perubahan rasio pembagi yang akan mulai diberlakukan tahun depan.
"Rasio pembaginya akan berubah dari 90 : 10 di tahun ini, menjadi 80 : 20 tahun depan," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi melalui siaran persnya, Jumat (25/8).
Hal itu, disampaikan Anwas di acara Village Development Forum and International Symposium "Representing Village: Democracy, Autonomy, and Prosperity di Jakarta, Kamis kemarin (24/8).
Menurutnya, terjadi perkembangan kategori desa berkembang, maju dan mandiri dari total 28 ribu desa yang ada.
Dengan rasio pembagi dana desa tersebut, 80 persen dari total dana desa akan dibagi secara merata jumlahnya ke seluruh desa. Sedangkan 20 persen lainnya, akan dibagi dengan mempertimbangkan empat variabel. Yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah desa, kondisi kemiskinan, dan letak geografis.
"Otomatis desa-desa yang sudah mandiri akan berkurang dana desanya. Karena akan difokuskan pada desa kategori tertinggal dan sangat tertinggal," terang Anwar.
Saat ini, kata Anwar, ada sekitar 60 persen dari 74,910 desa yang masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Selebihnya, masuk kategori desa berkembang, maju dan mandiri.
Sebagian besar desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal ada di luar pulau Jawa. Terutama di daerah timur wilayah Indonesia.
"Khusus desa yang tertinggal dan sangat tertinggal, akan dapat alokasi lebih dibanding yang berkembang, maju, apalagi mandiri," sebut Anwar.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melakukan survei untuk melihat sejauh mana efektivitas dana desa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di desa.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo meyakini, melalui perubahan paradigma pembangunan nasional akan berdampak positif terhadap kesenjangan.
"Membangun dari pinggiran juga akan mengikis ketimpangan di bidang ekonomi, sosial dan politik antara wilayah perkotaan dan pedesaan," timpal Eko.
Terkait kegiatan VDF, Kemendes PDTT menggaet pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).
Kegiatan ini mengundang perwakilan sejumlah negara, seperti India, Korea, Thailand, Australia, dan Jepang untuk menjadi ajang berbagi praktik baik pengelolaan desa di setiap negara.
Negara-negara yang menjadi peserta merupakan negara yang memiliki karakteristik serupa dalam pembangunan desa.
"Kita sharing pengalaman dalam membangun desa yang dilakukan di setiap negara, jika ada yang bagus bisa diadaptasi," urai Anwar.
Ministes Consellor Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kedutaan Australia, Fleur Davies mengatakan sangat bangga dapat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Terutama melalui penguatan kebijakan antara pusat dan daerah.
"Membantu Indonesia dalam meningkatkan efektivitas transfer fiskal ke daerah, serta mengenalkan pendekatan inovatif dalam mendekatkan layanan publik ke masyarakat di lini terdepan," papar Davies.
[rus]
