Waketum Demokrat: KPK Harus Transparan Dan Diawasi

Hasil kerja dari Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digadang-gadang akan dijadikan sebagai bahan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan bahwa kalaupun memang revisi UU KPK mau direvisi, maka revisi itu tak boleh ada unsur pelemahan terhadap komisi anti rasuah.

"Ya kalau arahnya ke sana harus jelas yang mau direvisi apa, jangan sampai revisi itu melemahkan," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Syarief menambahkan salah satu yang perlu direvisi agar KPK diperkuat adalah mengenai transparansi.

"KPK pada dasarnya kan harus dilakukan check and balances, harus ada pengawasan juga. Selama ini kan kita sadari memang KPK perlu ada masukan, transparansi dan sebagainya. Intinya kita harus memperkuat," demikian Syarief.[san]