Pemerintah terus mendorong pembangunan kota baru di Indonesia untuk mewujudkan kota layak huni bagi masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan kota berkelanjutan tidak lepas dari rencana jangka panjang pembangunan nasional. Selain menjadi mesin perekonomian nasional, kota-kota di Indonesia juga harus menjadi hunian yang layak.
"Kami ingin kota bisa berkontribusi menurunkan ketimpangan sosial," ujar Bambang dalam seminar di Universitas Podomoro, Jakarta, Selasa (22/8).
Menurutnya, kota berkesinambungan adalah kota yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, Bappenas terus melakukan review terhadap kota-kota di Indonesia, agar semakin banyak kota yang menjadi berkesinambungan.
"Saat ini 50 persen penduduk kita tinggal di kota, ke depan bisa mencapai 83 persen," kata Bambang.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah konsentrasi memberikan perhatian kepada kota, sementara pembangunan desa hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun demikian, pemerintah harus tetap mempertahankan keseimbangan pembangunan antara keduanya.
"Kita tetap akan menjaga aspek-aspek sosial ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran di perkotaan," beber Bambang.
Urbanisasi sendiri sangat berdampak pada pembangunan kawasan perkotaan. Tanpa kontrol dan manajemen, kawasan perkotaan tidak bisa mengendalikan urbanisasi, sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.
"Kendalanya anggaran pembangunan daerah perkotaan masih kecil. Belum lagi pembangunan masih berbasis sektoral, sehingga tidak efisien," jelas Bambang.
Karena itu, peran perguruan tinggi bisa memberi kontribusi pada konsep pembangunan kota berkesinambungan. Karena, konsep pembangunan tiap-tiap kota berkesinambungan akan berbeda.
"Kami ingin perguruan tinggi bisa melakukan identifikasi tiap kota tanpa meninggalkan unsur sosial, ekonomi dan lingkungan," ujar Bambang.
Data Bappenas menyebut, satu persen pertumbuhan kawasan perkotan akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar empat persen. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perkotaan adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Hingga 2030 nanti, Bappenas menargetkan 49 indikator. Saat ini baru 31 indikator yang berhasil dicapai, 18 indikator diantaranya berupa kesenjangan pembangunan nasional seperti kemiskinan, input nutrisi, penyediaan air bersih di desa, kematian ibu, sanitasi, dan pemukiman kumuh.
[wah]
