Ada Apa Antara Dirjen Otda Dan Bupati Mimika?

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah memutuskan mengabulkan permohonan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dalam perkara permohonan uji pendapat terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 24 November 2016.

Keputusan itu berisi tentang Pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap Dugaan Ijazah Palsu, Pelanggaran Sumpah/Janji Jabatan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Mimika, Eltimus Omaleng pada tingkat pertama dan terakhir.

Dengan keluarnya keputusan tersebut, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Hak Angket Anggota DPRD Kabupaten Mimika tentang Dugaan Ijazah Palsu, Pelanggaran Sumpah/Janji Jabatan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Mimika, Eltimus Omaleng telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, keputusan MA tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Soni Sumarsono.

Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Chandra menegaskan hal tersebut jelas menimbulkan adanya kecurigaan dan dugaan adanya perlindungan terhadap Bupati Mimika oleh Dirjen Otda, dengan tidak memproses putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Seharusnya Dirjen Otda segera menindaklanjuti keputusan MA dengan memberhentikan Eltimus. Tidak adanya tindaklanjut dari Dirjen Otda Kemendagri mengenai keputusan MA mengindikasikan adanya "main mata" antara Dirjen Otda dan Bupati Mimika," ujar Chandra di Jakarta, Selasa (22/8).

Seperti diketahui, keputusan MA terkait hak angket anggota DPRD Kabupaten Mimika telah keluar pada 9 Maret 2017 lalu. Namun hingga kini, keputusan MA tersebut tak kunjung dilaksanakan sesuai dengan Undnag-undang yang berlaku. Dalam hak angket anggota DPRD Kabupaten Mimika tersebut, tim hak angket menyatakan bahwa dugaan penggunaan Ijazah palsu yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mimika, Eltimus Omaleng, benar adanya.[san]