Pengelolaan SMA/SMK Kurang Terawasi

Pengelolaan SMA/SMK jadi minim pengawasan sejak beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi yang berkaitan dengan implementasi DAK dan BOS, disinyalir sarat KKN.

Demikian dikatakan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Denhas Mubarok TA seperti dimuat RMOLJabar.Com, Selasa (22/8).

Perlu diketahui bahwa pembangunan insfratruktur sekolah dengan DAK telah menjadi program prioritas Pemprov Jabar.

"Tak hanya itu yang perlu pengawasan bersama, tapi peningkatan suprastruktur perlu diawasi oleh masyarakat, seperti tunjangan tambahan penghasilan bagi guru serta dana BOS," tuturnya.

Menurutnya, semua alokasi anggaran tersebut juga dibantu dari APBN, sehingga harus dikontrol peruntukannya oleh  masyarakat, khususnya komite sekolah.

"Walaupun SMA/SMK sudah beralih kewenangannya pada Pemprov tapi tetap harus terjaga koordinasi yang baik, komunikasi tetap berjalan dengan pemerintah kabupaten," demikian Denhas.[wid]