Berita

Dunia

AS Resmi Selidiki Kebijakan Kekayaan Intelektual Di China

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 17:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat secara resmi meluncurkan penyelidikan terhadap kebijakan China mengenai kekayaan intelektual.

Pejabat perdagangan utama Amerika Serikat, Robert Lighthizer, mengatakan bahwa kantornya kini telah menetapkan bahwa isu-isu kritis semacam ini layak dilakukan penyelidikan menyeluruh.

"Setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dan instansi pemerintah lainnya, saya telah menetapkan bahwa isu-isu kritis ini memerlukan penyelidikan menyeluruh," kata Lighthizer dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Reuters.


Sementara itu Gary Hufbauer, pengamat dari Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional di Washington menyebut bahwa sbenasrnya masalah kekayaan intelektual dan kaitannya dengan China telah lama dikhawatirkan oleh Amerika Serikat.

Menurutnya, biaya tahunan untuk ekonomi AS dari barang palsu, perangkat lunak bajakan dan pencurian rahasia dagang diperkirakan mencapai 600 miliar dolar AS.

Namun demikian Hufbauer tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pemerintahan Trump akan melanjutkan masalah tersebut.

Bisa jadi Trump membawa keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia, atau memutuskan untuk bertindak secara sepihak, yang akan memakan waktu lebih cepat.

Denda mungkin ditargetkan terhadap perusahaan individual. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya