Berita

Stephen Hawking/Reuters

Dunia

Ini Kritik Stephen Hawking Soal Sistem Layanan Kesehatan Inggris

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 16:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Fisikawan Stephen Hawking mengkritik pemerintah Inggris yang dinilainya telah menyebabkan krisis dalam pelayanan kesehatan oleh National Health Service (NHS) yang dikelola negara.

Dalam tulisan yang dimuat di surat kabar Guardian, kosmolog Inggris yang didiagnosis menderita penyakit motor neuron itu juga menuduh menteri kesehatan Inggris memilih bukti ilmiah untuk membenarkan kebijakan yang dikeluarkannya.

"Perawatan yang saya terima sejak didiagnosis menderita penyakit neuron motorik saat menjadi siswa pada tahun 1962 telah memungkinkan saya menjalani hidup seperti yang saya inginkan, dan berkontribusi pada kemajuan besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta," tulis Hawking.


Didirikan pada tahun 1948, NHS adalah sumber kebanggaan besar bagi banyak warga Inggris yang dapat mengakses perawatan gratis. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengetatan anggaran serta peningkatan biaya perawatan yang lebih mahal dan populasi manula yang meningkat telah menyebabkan sistem terseut mengalami tekanan finansial.

Hawking menilai bahwa sistem kesehatan tersebut harusnya dilindungi dari sistem perumusan laba bergaya AS. Ia menyebut bahwa NHS adalah landasan masyarakat Inggris, namun krisis kali ini diciptakan oleh keputusan politik.

Menurutnya, sistem tersebut saat ini juga menghadapi konflik antara kepentingan perusahaan multinasional yang didorong oleh keuntungan dan oposisi publik terhadap peningkatan privatisasi.

"Di AS, di mana mereka dominan dalam sistem perawatan kesehatan, perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar, perawatan kesehatan tidak universal, dan ini sangat mahal untuk hasil yang diterima pasien daripada di Inggris," tulisnya.

"Kami melihat keseimbangan kekuatan di Inggris adalah dengan perusahaan perawatan kesehatan swasta, dan arah perubahannya menuju sistem asuransi bergaya AS," sambung Hawking seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya