Berita

Stephen Hawking/Reuters

Dunia

Ini Kritik Stephen Hawking Soal Sistem Layanan Kesehatan Inggris

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 16:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Fisikawan Stephen Hawking mengkritik pemerintah Inggris yang dinilainya telah menyebabkan krisis dalam pelayanan kesehatan oleh National Health Service (NHS) yang dikelola negara.

Dalam tulisan yang dimuat di surat kabar Guardian, kosmolog Inggris yang didiagnosis menderita penyakit motor neuron itu juga menuduh menteri kesehatan Inggris memilih bukti ilmiah untuk membenarkan kebijakan yang dikeluarkannya.

"Perawatan yang saya terima sejak didiagnosis menderita penyakit neuron motorik saat menjadi siswa pada tahun 1962 telah memungkinkan saya menjalani hidup seperti yang saya inginkan, dan berkontribusi pada kemajuan besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta," tulis Hawking.


Didirikan pada tahun 1948, NHS adalah sumber kebanggaan besar bagi banyak warga Inggris yang dapat mengakses perawatan gratis. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengetatan anggaran serta peningkatan biaya perawatan yang lebih mahal dan populasi manula yang meningkat telah menyebabkan sistem terseut mengalami tekanan finansial.

Hawking menilai bahwa sistem kesehatan tersebut harusnya dilindungi dari sistem perumusan laba bergaya AS. Ia menyebut bahwa NHS adalah landasan masyarakat Inggris, namun krisis kali ini diciptakan oleh keputusan politik.

Menurutnya, sistem tersebut saat ini juga menghadapi konflik antara kepentingan perusahaan multinasional yang didorong oleh keuntungan dan oposisi publik terhadap peningkatan privatisasi.

"Di AS, di mana mereka dominan dalam sistem perawatan kesehatan, perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar, perawatan kesehatan tidak universal, dan ini sangat mahal untuk hasil yang diterima pasien daripada di Inggris," tulisnya.

"Kami melihat keseimbangan kekuatan di Inggris adalah dengan perusahaan perawatan kesehatan swasta, dan arah perubahannya menuju sistem asuransi bergaya AS," sambung Hawking seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya