Berita

Stephen Hawking/Reuters

Dunia

Ini Kritik Stephen Hawking Soal Sistem Layanan Kesehatan Inggris

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 16:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Fisikawan Stephen Hawking mengkritik pemerintah Inggris yang dinilainya telah menyebabkan krisis dalam pelayanan kesehatan oleh National Health Service (NHS) yang dikelola negara.

Dalam tulisan yang dimuat di surat kabar Guardian, kosmolog Inggris yang didiagnosis menderita penyakit motor neuron itu juga menuduh menteri kesehatan Inggris memilih bukti ilmiah untuk membenarkan kebijakan yang dikeluarkannya.

"Perawatan yang saya terima sejak didiagnosis menderita penyakit neuron motorik saat menjadi siswa pada tahun 1962 telah memungkinkan saya menjalani hidup seperti yang saya inginkan, dan berkontribusi pada kemajuan besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta," tulis Hawking.


Didirikan pada tahun 1948, NHS adalah sumber kebanggaan besar bagi banyak warga Inggris yang dapat mengakses perawatan gratis. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengetatan anggaran serta peningkatan biaya perawatan yang lebih mahal dan populasi manula yang meningkat telah menyebabkan sistem terseut mengalami tekanan finansial.

Hawking menilai bahwa sistem kesehatan tersebut harusnya dilindungi dari sistem perumusan laba bergaya AS. Ia menyebut bahwa NHS adalah landasan masyarakat Inggris, namun krisis kali ini diciptakan oleh keputusan politik.

Menurutnya, sistem tersebut saat ini juga menghadapi konflik antara kepentingan perusahaan multinasional yang didorong oleh keuntungan dan oposisi publik terhadap peningkatan privatisasi.

"Di AS, di mana mereka dominan dalam sistem perawatan kesehatan, perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar, perawatan kesehatan tidak universal, dan ini sangat mahal untuk hasil yang diterima pasien daripada di Inggris," tulisnya.

"Kami melihat keseimbangan kekuatan di Inggris adalah dengan perusahaan perawatan kesehatan swasta, dan arah perubahannya menuju sistem asuransi bergaya AS," sambung Hawking seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya