Berita

Dr. Fal. Harmonis/RMOL

Politik

Dosen UMJ: Full Day School Ujian Kenegarawanan

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 09:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Regulasi yang mengatur sekolah lima hari (delapan jam sehari) atau yang lebih dikenal dengan istilah full day school (FDS) akan segera diterbitkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Didik Suhardi mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang FDS akan dikeluarkan pada bulan September nanti.

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Fal. Harmonis mengatakan program FDS harus dilihat dari kebutuhan anak didik.


Kebijakan FDS harus bisa mewujudkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak di sekolah, dengan tidak menghilangkan identitas peserta didik sebagai anak.

"Jadi, perdebatannya adalah kebutuhan anak, apa substansi dari kebijakan itu. Bukan latar belakang yang membuat kebijakan," ujar Harmonis kepada redaksi, Sabtu (19/8).

Mengamati perdebatan program FDS, Harmonis menyebutkan terobosan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi itu, kini sudah menjurus kepada ujian kenegarawanan.

Pasalnya, yang dikritisi dari program FDS tersebut bukan hal yang substansi. Bahkan, penolakan FDS sudah melibatkan kalangan anak-anak (santri) berdemo dengan menerikkan yel-yel 'bunuh menteri'.

"Ini kan tidak benar, ini sudah menguji kenegarawanan kini. Kritis itu baik tapi jangan mudah curiga," papar Harmonis.

Terakhir, Harmonis sepakat dengan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan tidak ada paksaan dengan program FDS. Menurut Jokowi, FDS harus fleksibel dan yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya