Berita

Budi Karya Sumadi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Budi Karya Sumadi: Untuk Dapatkan Ekspor Yang Lebih Baik, Efisiensi Di Pelabuhan Harus Dilakukan

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas bos PT Angkasa Pura II ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor yang diembannya sebagai Menteri Perhubungan. Seperti upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai ekspor dengan cara mengefisiensikan proses bongkar muat di pelabuhan. Dia pun sedikit memberikan informasi tentang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Budi Karya mengungkapkan, saat ini pemerintah masih dalam proses pengkajian. Berikut penuturan lengkap Menhub Budi Karya beberapa hari lalu :

Kabarnya pemerintah akan meningkatkan efisiensi pelabuhan, itu seperti apa mak­sudnya?
Kita sudah membahas itu, ada Pelindo I, II, III, dan Pelindio IV, mereka berkumpul. Karena pemerintah ingin sekali yang na­manya pelabuhan itu harus lebih efisien, lebih efektif karena kita ingin ekonomi dari Indonesia ini bisa tumbuh, maka ekspornya harus bertambah baik. Untuk mendapatkan ekspor yang lebih baik maka efisiensi di pelabuhan harus dilakukan, oleh karenanya kita melakukan inventarisasi apa-apa yang terjadi di pelabu­han dan kita akan membuat rapat yang rutin.

Siapa saja yang bakal di un­dang dalam pembahasan ini?

Siapa saja yang bakal di un­dang dalam pembahasan ini?
Kita akan mengumpulkan semua kementerian dan lem­baga yang berhubungan dengan pelabuhan, karena kita ingin semua K/L harus berpartipasai dalam mencapai efisiensi biaya dan kami minta juga kepada Pelindo I, II, IIIdan IV untuk melakukan proses efisiensi.

Rencananya kapan?
Ya di beberapa minggu ke depan dengan suatu bahasan.

Terus pelabuhan mana saja yang akan difokuskan oleh pemerintah untuk dibenahi?
Semuanya, terutama pelabuhan besar karena saat ini concernnya eksport ya pelabuhan yang besar dulu, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belewan.

Tapi efisiensi yang bakal dilakukan di pelabuhan itu seperti apa sih?
Macam-macam ya, misalnya ada isu dwelling time yang belum bisa dipenuhi, katakan­lah seperti itu. Jadi kita harus melakukan efisiensi untuk me­menuhi itu, bagaimana barang yang di dwelling time itu bisa di-manage lebih singkat dan tidak dipindahkan dari pelabuhan, itu contohnya seperti itu. Terus yang berkaitan dengan Terminal Handling Charge (THC) yang dilakukan oleh pelayaran-pe­layaran, kita akan cari sumber masalahnya di mana. Terus masalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), ini mau ada atau tidak, kalaupun ada kita harus buat tidak ada monopoli.

THC itu masih tinggi nggak sih dalam pembentukan cost logistic itu?
Ya nanti akan kita tentukan tanggal 23 (Agustus) nanti. Jadi saat ini kita sedang inventarisasi, orang akan kita panggil, silakan anda menurunkan sendiri harga agar setiap pelabuhan kita se­makin kompetitif.

Maksudnya TKBM mau ada tidak itu bagaimana?
Ya kalau dia mau, ya nggak boleh ada monopoli.

Artinya porsinya itu akan berkurang atau sama saja den­gan TKBM yang sekarang?
Itu kan nanti yang bicara pasar, jadi yang ingin kita sampaikan adalah harus ada mekanisme pasar yang baik, tidak boleh ada monopoli disana. Kita menghar­gai setiap hak-hak orang beru­saha, tapi tetap sebaiknya tidak ada monopoli. Karena monopoli itu menyebabkan suatu kondisi dimana harganya semakin tidak bisa dikontrol dengan baik.

Soal lain. Harga BBM saat ini sudah mengalami penurunan di beberpaa daerah timur Indonesia yang sebelumnya ada perbedaan dengan di Indonesia barat, apakah akan ada subsidi lagi di sektor udara?
Ada, di udara itu ada, dan kita sudah mulai subsidi bulan ini. Kita akan inline, jadi harga itu adalah akumulasi, kerjasama BUMN, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Jadi kalaupun nanti ada harga-harga yang turun itu adalah ber­sama-sama. Saya setiap minggu itu akan mengundang produsen-produsen, peserta dari tol laut dan peserta yang membangun rumah kita, agar kita ingin pas­tikan bahwa semen, beras akan lebih terkontrol dan harga antar warga timur dan barat itu lebih bisa dikontrol lagi.

Menurut Anda program ini sudah berhasil?
Ya sekitar 60 hingga 70 persen sudah berhasilah. Tapi kan yang harus kita kontrol itu kan kon­sistensinya. Karena kan kalau kita berada di daerah sana, konsistensi itu penting. Karena suatu barang yang sudah kita lakukan kontrol harga tanpa kita lakukan suatu organisasi yang tetap disana sulit kita menda­patkan konsistensi harga yang tetap itu.

Oya beberapa waktu lalu Anda bertemu dengan pihak Jepang, apa saja yang dibahas?
Banyak hal. Saya akan rutin bertemu dengan tim Jepang setiap minggu. Ada tiga hal,Patimban, Jakarta-Surabaya, dan Mass Rapid Transit (MRT).

Bagaimana tentang kelan­jutan kereta cepat Jakarta-Subaraya?

Kita sedang membuat studi yang lebih komperehensif bersa­ma dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Nanti kereta Jakarta-Surabaya ini termasuk kategori cepat atau semi cepat?
Ya itu termasuk yang nanti dikaji tentang kecepatannya. ***

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya