Tiga Jenderal Punya Hasrat Menduduki Kursi Gubernur

Pilkada serentak 2018 akan diramaikan dengan munculnya jenderal ke panggung politik. Paling tidak, ada tiga jenderal berminat nyalon gubernur di pesta demokrasi lima tahunan itu. Mereka sudah mendaftar ke partai politik untuk ikut proses penjaringan.

Sejumlah partai politik su­dah memanaskan mesin poli­tiknya untuk mempersiapkan diri menghadapi 171 pilkada serentak tahun depan. Salah sa­tunya dengan membuka pendaf­taran bakal calon (balon) kepala daerah, baik itu untuk calon gubernur, bupati, dan walikota.

Pendaftaran balon kepala daerah ini ditujukan untuk se­mua kalangan, baik dari in­ternal partai maupun ekternal. Kandidat balon dari eksternal yang sudah mendaftar itu beragamdari kalangan profesi. Ada anggota DPR, dosen, pengusaha, pengacara, tokoh agama, hingga jenderal dari TNI dan Polri.

Yang menarik, pada Pilkada 2018, ada sejumlah jenderal aktif berminat untuk nyalon kepala daerah.

Catatan Rakyat Merdeka, paling tidak ada tiga jenderal berminat maju di pemilihan gubernur (pilgub) tahun depan. Yakni Panglima Komando Strategis (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Paulus Waterpauw dan Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Safaruddin.

Edy Rahmayadi, jenderal TNI bintang tiga ini berminat nyalon Gubernur Sumut.

Beberapa waktu lalu, Edy didaftarkan sebagai bakal calon (balon) Gubernur Sumut ke Partai Hanura. Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ini didaftarkan calon pasangannya, Musa Rajeckshah.Musa Rajeckshah merupakan pengusaha muda di Medan. Pria akrab disapa Ijeck ini merupakan sepupu dari artis dan Raline Shah. Ijeck mendaftarkan Edy Rahmayadi dan dirinya ke kan­tor DPD Hanura Sumut, di Jalan Kapten Muslim, Kompleks Ruko Griya, Medan, Jumat (28/7).

Kemudian, pada 14 Agustus lalu, kuasa Edy Rahmayadi, Ruslim Sembiring, bersama rom­bongan mendatangi kantor DPD PDIP di Jalan Jamin Ginting, Medan untuk menyerahkan for­mulir pendaftaran. Sebelumnya, Edy juga telah mengembalikanformulir pendaftaran balon gu­bernur Sumut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumut, di Jalan Wolter Monginsidi, Kota Medan, Jumat (11/8) sore. Dia juga diwakili kuasanya, Ruslim Sembiring.

Ditanya soal langkah politiknya itu, Edy Rahmayadi enggan berkomentar banyak. "Doain aja," ucap Edy.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan, Letjen Edy belum mengajukan izin terkait pencalonannya se­bagai cagub Sumut.

"Dia belum mengajukan (izin) ke saya kok. Sudah mendaftar boleh saja, saya juga daftar kan boleh saja. Enggak usah minta izin ke saya. (Contoh) Saya daftar di partai apa tidak masalah kok gitu," kata Gatot beberapa waktu lalu.

Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw juga ingin maju sebagai calon Gubernur Papua. Mantan Kapolda Papua ini resmi mendaftarkan diri jadi balon Gubenur Papua melalui DPD Partai Golkar Papua pada 12 Juni lalu.

Paulus merupakan putra daer­ah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolda Papua. Paulus mengaku akan mengikuti mekanisme resmi di kepolisian jika dia telah res­mi ditetapkan sebagai calon Gubernur Papua.

"Belum dapat restu semua dari pimpinan. Yang penting kan se­mua mekanisme akan dijalani," ujar Paulus di tempat terpisah. Selain mendaftar sebagai bakal cagub di Partai Golkar, Paulus ju­ga mendaftarkan diri di tiga partai lain. Yakni PDIP, Gerindra, dan PKS.

Terakhir, Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin akan maju di Pilgub Kaltim 2018. Safaruddin mengaku telah mendaftar untuk ikut penjaringanbakal calon gubernur Kaltim melalui PDIP. Dia mengaku siap mundur dari Kepolisian jika diusung sebagai cagub.

"Jadi begini saya kan mendaf­tar di PDIP di Jakarta, dan saya sudah menjalani fit and proper test. Kita tunggu rekomendasinya PDIP. Diterima atau tidak, ini kan baru melamar," kata Safaruddin kepada wartawan di Samarinda, kemarin.

Dia mengaku, tidak ada dorongan dari pihak lain untuk maju dalam Pilgub Kaltim tahun depan. Hal ini murni keinginan pribadinya setelah dua tahun bertugas di Kaltim.

"Kebetulan kan pemilihan Gubernur tahun depan ya. Saya terpanggil untuk itu. Kalau du­lunya di bidang keamanan, nanti kan di bidang kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Jika nantinya terpilih, pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, harus me­nanggung konsekuensi mundur dari kepolisian. "Aturannya kan begitu, ya harus (mundur). Kalau kita mau ya harus tinggal. Saya harus mengundurkan diri nanti, sebelum pendaftaran ditutup, kalau diberikan rekomendasi," jelasnya. ***