Berbagai organisasi persahabatan dan solidaritas dengan rakyat Korea meminta Sekjen PBB Antonio Guterres untuk memulihkan nama baik PBB yang ditunggangi Amerika Serikat.
Permintaan itu disampaikan dalam sepucuk surat yang akan dikirimkan ke kantor Guterres di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.
Draft surat tersebut disetujui dalam Pertemuan Solidaritas dengan Rakyat Korea di Istana Kebudayaan Rakyat, Pyongyang, Rabu (16/8).
Pertemuan dipimpin Ketua Solidaritas Korea dengan Rakyat Dunia, Kim Jong Suk, dan dihadiri delegasi dari puluhan negara termasuk Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea, Teguh Santosa.
Di dalam surat disebutkan bahwa pepecahan di Semenanjung Korea adalah produk Perang Dingin di abad yang lalu dan diperburuk oleh intervensi kekuatan lain yang hanya mengedepankan kepentingan mereka di Semenanjung Korea.
"AS yang bertanggung jawab langsung atas perpecahan di Korea, menjawab tawaran yang disampaikan RRDK untuk menggantikan perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian damai, dengan latihan militer yang melibatkan kekuatan persenjataan dalam ukuran besar," begitu antara lain tertulis dalam surat itu.
AS dan sekutunya, lanjut surat itu, telah menggunakan PBB untuk mendukung tindakan jahat mereka dengan mengisolasi Korea Utara.
Di dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa peserta pertemuan memandang uji coba persenjataan Korea Utara adalah ekspresi pembelaan diri atas penempatan sistem persenjataan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Semenanjung Korea.
Peserta pertemuan juga menyebut sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara adalah agresi dan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
"Sungguh kami sesalkan diskriminasi dan sanksi yang tidak manusiawi ini dilakukan atas nama PBB... Kami meminta Yang Mulia Sekjen PBB dan Sekretariat PBB untuk mencabut sanksi sesuai misi PBB menciptakan perdamaian dan keamanan serta pembangunan bersama umat manusia," demikian tutup surat itu.
[wah]
