Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah kesenjangan ekonomi dan rasa kebangsaan. Atas alasan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta meminta semua pihak untuk bersama-sama menghadapi kesenjangan tersebut.
Dijelaskan Oesman Sapta bahwa dalam menghadapi kesenjangan ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tetapi hingga kini kesenjangan ekonomi masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Oesman Sapta menilai bahwa kesenjangan ekonomi dapat diselesaikan melalui pembangunan yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah.
"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk UU tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan, demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan," ucapnya saat Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Senator dari Kalimantan Barat ini menambahkan bahwa kesenjangan ekonomi juga dapat diminimalisir melalui RUU Perkoperasian. Dimana kelanjutan pembahasan RUU tersebut harus dilakukan secara tripartit (DPR-DPD-pemerintah) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI agar dapat segera diselesaikan.
Selain itu, Oesman Sapta juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, melalui Pancasila, nilai-nilai gotong royong, dan kekeluargaan bangsa dapat menjadi kuat dalam menguatkan persatuan dalam keberagaman sebagai dasar kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masih menurutnya, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dapat digunakan sebagai momentum yang tepat bagi DPD RI dan DPR RI untuk mengkristalisasi persoalan yang dihadapi rakyat di seluruh pelosok tanah air. Ke depannya DPD RI akan terus memperkuat konsolitasi dan koordinasi dengan DPR RI dan MPR RI dalam mewujudkan konsep penataan ketatanegaraan yang lebih baik.
"Tugas konstitusional DPD RI dan DPR RI adalah layaknya mata dan telinga seluruh rakyat dan daerah. Jika anggota DPR RI menyalurkan aspirasi politik rakyat, maka anggota DPD RI menyuarakan kepentingan daerah," ucapnya.
[ian]
