Berita

Ketua DPD Ajak Semua Pihak Bersatu Hadapi Kesenjangan Bangsa

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 05:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah kesenjangan ekonomi dan rasa kebangsaan. Atas alasan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta meminta semua pihak untuk bersama-sama menghadapi kesenjangan tersebut.

Dijelaskan Oesman Sapta bahwa dalam menghadapi kesenjangan ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tetapi hingga kini kesenjangan ekonomi masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Oesman Sapta menilai bahwa kesenjangan ekonomi dapat diselesaikan melalui pembangunan yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah.


"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk UU tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan, demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan," ucapnya saat Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Senator dari Kalimantan Barat ini menambahkan bahwa kesenjangan ekonomi juga dapat diminimalisir melalui RUU Perkoperasian. Dimana kelanjutan pembahasan RUU tersebut harus dilakukan secara tripartit (DPR-DPD-pemerintah) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI agar dapat segera diselesaikan.

Selain itu, Oesman Sapta juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, melalui Pancasila, nilai-nilai gotong royong, dan kekeluargaan bangsa dapat menjadi kuat dalam menguatkan persatuan dalam keberagaman sebagai dasar kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih menurutnya, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dapat digunakan sebagai momentum yang tepat bagi DPD RI dan DPR RI untuk mengkristalisasi persoalan yang dihadapi rakyat di seluruh pelosok tanah air. Ke depannya DPD RI akan terus memperkuat konsolitasi dan koordinasi dengan DPR RI dan MPR RI dalam mewujudkan konsep penataan ketatanegaraan yang lebih baik.

"Tugas konstitusional DPD RI dan DPR RI adalah layaknya mata dan telinga seluruh rakyat dan daerah. Jika anggota DPR RI menyalurkan aspirasi politik rakyat, maka anggota DPD RI menyuarakan kepentingan daerah," ucapnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya