. Indonesia memiliki tiga syarat menjadi negara super power. Antara lain memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya, dan memiliki wilayah yang sangat luas.
"Tidak semua negara memiliki potensi selengkap Indonesia," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menyampaikan pandangan dalam acara dalam Simposium Nasional yang digelar DPP Taruna Merah Putih (TMP) di Balai Kartini, Jakarta (Senin, 14/8).
Tito mengatakan hanya lima negara yang memiliki potensi tersebut, antara lain China, India, Amerika, Rusia, dan Indonesia. Maka itu, ia meminta agar seluruh masyarakat mensyukuri atas nikmat yang telah Tuhan titipkan kepada bangsa ini.
Lebih lanjut Tito mengungkapkan untuk menjadi negara super power langkah yang harus dilakukan dengan mensolidkan kekuatan Internal dengan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ia pun memastikan Polri akan melawan segala bentuk gerakan yang mengancam Pancasila dan gerakan-gerakan radikal dan intoleran.
“Tidak ada lagi cakar-cakaran di dalam, saling berkompetisi negatif apalagi primordialisme semakin kuat. Kita adalah satu bangsa seperti yang telah dimaklumatkan dalam Sumpah Pemuda,†katannya.
Selain itu, seluruh anak bangsa harus mampu membuat terobosan dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Pasalnya jika bangsa ini tidak mampu melakukan inovasi tersebut maka kita akan menjadi bangsa yang tertinggal.
Baginya acara simposium yang diselenggaran oleh TMP bisa menjadi upaya untuk memujudkan hal tersebut. Dengan menngumpulkan dua elemen, yakni mahasiswa dan pemuda merupakan langkah awal untuk mengubah wajah bangsa ini menjadi lebih baik.
"Bangsa ini lahir karena peran pemuda dan mahasiwa. Mereka inisator terbentuknya negara ini,†katanya.
Ketua Umum TMP Maruarar Sirait mengapresiasi ketegasan Tito dalam upaya mencegah gerakan radikal. Ia percaya bahwa Polri mampu dan akan selalu menjadi garda terdepan dalam membela dan menjaga Pancasila.
Maruarar mengatakan bahwa TMP selalu berdiri paling depan dalam membela Pancasila. Simposium ini, selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72, juga dalam rangka mendukung segala upaya impelementasi Pancasila di berbagai bidang, seperti bidang politik dan ekonomi. Karena itulah, simposium ini mengundang berbagai narasumber yang sangat otoritatif di bidang.
"Kita ingin membumikan terus Pancasila di Indonesia. Dalam bidang ekonomi misalnya kita mau aturan-aturan perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil. Kesenjangan tak boleh diatasi dengan radikalisme, melainkan harus diatasi dengan pemerataan," ungkap Maruarar. [ysa]
