Program permodalan usaha, peningkatan akses pasar, dan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dipastikan akan terus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan bahwa selain akses permodalan usaha melalui kredit dari LPDB-KUMKM dengan realisasi dana bergulir sampai dengan 7 Juli 2017 mencapai Rp 580.189 miliar, pihaknya juga mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terutama, skema mikro dengan besar pinjaman maksimal Rp 25 juta dengan penyaluran hingga 31 Juli 2017 sebesar Rp 52,28 triliun bagi 2.347.782 debitur.
Kemenkop juga akan terus mendorong pembiayaan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang berasal dari BUMN, BUMS dan perusahaan swasta. Kemudian, program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan KUMKM baik dalam maupun luar negeri.
"Kami juga memfasilitasi kemudahan bagi KUMKM mengajukan legalitas usaha dan pengembangan sertifikasi uaaha. Untuk realisasi standarisasi dan sertifikasi produk melalui HAKI sebanyak 1.442 unit atau 80,1 persen," kata Meliadi dalam sambutan pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 Tahun 2017 Tingkat Provinsi Banten, di Alun-Alun Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Minggu (13/8).
Di samping itu, Meliadi juga menyarankan agar para pelaku bisnis khususnya KUMKM untuk memasarkan barang dan jasa melalui dunia maya pada era digital economic saat ini. Apalagi berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menyebutkan pada tahun 2016 terdapat lebih dati 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi para pelaku bisnis, khususnya KUMKM.
Sedangkan berdasarkan data BPS yang diolah dari pelaku bisnis, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce yang memanfaatkan platform market place utama di Tanah Air seperti
Blibli.com, Tokopedia, Lazada dan
Bukalapak.
Sejalan dengan hal ini, berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan KUMKM menuju digital economy juga dilakukan. Antara lain pendaftaran badan hukum koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi secara online.
"Kami juga melakukan peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan mahasiswa atau vocational training sebagai techno preneur. Untuk realisasi wirausaha sebanyak 10.210 orang. Juga dilakukan pengembangan PLUT melalui Kampung digital yang tersebar di 24 provinsi serta program lainnya," kata Meliadi.
Pada kesempatan tersebut, Meliadi Sembiring mengapresiasi kegiatan peringatan Harkopnas tingkat Provinsi Banten dan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI yang sangat meriah, mulai dari kegiatan gerak jalan pagi yang diikuti ribuan peserta.
Dengan kesiapan panitia penyelenggaran dan antusiasme peserta, Meliadi menilai, Provinsi Banten sudah siap Banten mengajukan diri sebagai tuan rumah hari koperasi nasional.
"Ini secara umum tidak ada kalahnya dengan Makasar yang Walikotanya menjadi panitia penyelenggara Harkopnas tingkat nasional," ujar Meliadi.
Terkait hal ini, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Provinsi Banten Ino S Rawita mengajak semua pihak bersama jajaran Pemprov Banten untuk mendorong pengembangan perkoperasian dan UKM di kabupaten/kota terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
"(Produk) koperasi dan UKM agar masuk ke ritel-ritel modern," katanya.
Dia juga menyatakan kesiapan Pemprov Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi Nasional pada tahun depan.
"Jika ditantang, kita sama-sama dukung Banten sebagai penyelenggara hari koperasi nasional, Banten siap. Dan untuk menyokong koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia," ujar Ino S Rawita.
Sementara itu, Nachrowi Ramli yang membacakan amanat dari Ketua Umum Dekopin H Nurdin Halid mengatakan, kegiataan perayaan peringatan Harkopnas dan Kongres Koperasi Ketiga menunjukan koperasi telah matang.
"Kongres pertama koperasi pada 1947, kini koperasi telah matang. Peringatan Harkopnas akan menciptakan tonggak sejarah baru bagi masyarakat Banten. Di Provinsi seribu ulama dan sejuta santri ini, koperasi harus bisa menyejahterakan masyarakat Banten dan sangat relevan jika pemerintahan baru Provinsi Banten untuk memberikan perhatian sepenuhnya," ujar Nachrowi.
Turut dadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Tangerang H Sachrudin, Wakil Ketua Dekopin Wilayah Banten H Suparman, dan jajaran DPRD serta Muspida se-Provinsi Banten.
Dalam rangkaian kegiatan Harkopnas ke-70 tersebut, juga dimeriahkan dengan olahraga gerak jalan yang diikuti sekitar 10.000 peserta dari berbagai kalangan yang dibuka oleh Walikota Tangerang M Arief Wismansyah.
[ian]
