Program Gerakan Indonesia Melayani (GIM) yang dikoordinasikan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah, membuat Anggota Komisi II DPR Bambang Rianto penasaran. Dia pun berniat meneliti dan mengawasi program yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun lalu itu.
Bambang mengaku, selama ini pihaknya kurang memperhatikan GIM. Pasalnya, perhatian Komisi II terfokus pada nasib para pegawai honorer yang belum dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN, dulu disebut PNS).
"Kami belum pernah mengawasi dan melakukan monitoring. Selama ini kami lebih banyak membahas ASN. Tapi saya kira ini bagus dan bisa menjadi objek pengawasan kami agar bisa betul-betul diterapkan," kata Bambang.
Dalam rapat kerja setelah reses nanti, Bambang berniat berkomunikasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas GIM secara lebih dalam.
"Nanti kami tanyakan kenyataan di lapangan seperti apa. Kita berharap semoga gerakan ini terlaksana dengan baik. Jika ada kekurangan sana-sini, kami akan lakukan penilaian dalam bentuk pengawasan," tambahnya.
Menteri PANRB Asman Abnur menerangkan bahwa GIM merupakan bagian Gerakan Revolusi Mental. GIM ini diamanatkan dalam Inpres Nomor 12/2016.
"Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada jajaran Pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam merealisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental," ujar Asman.
Dalam GIM, ada 10 program fokus. Mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penegakan disiplin, penyempurnaan standar pelayanan, manajemen kinerja, perilaku pelayanan, peraturan perundang-undangan, debirokratisasi, sarana dan prasarana, penegakan hukum, penghargaan dan sanksi, serta keteladanan pimpinan.
[ian]
