Meski sejumlah kalangan bersuara miring terkait wacana pembangunan gedung baru DPR, para anggota dewan keukeuh mendorong realisasi rencana tersebut. Alasannya, Gedung Nusantara I, yang merupakan kantor utama anggota DPR, dianggap tak lagi memadai untuk menunjang kinerja para dewan.
Anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani merasa penting dengan pembangunan itu. Sebagai orang yang sehari-hari banyak berada di Gedung Nusantara I, Arsul mengaku tahu betul kondisi gedung yang dirasanya sudah tidak layak.
"Yang diperlukan anggota DPR saat ini adalah gedung kantor. Sebab, gedung yang ada sekarang sudah tidak layak. Lift beberapa kali macet, bahkan jatuh. Wajar ada penambahan gedung, agar beban gedung lama ini tidak berlebihan," kata anggota Komisi III ini, Jumat (11/8).
Karenanya, kata dia, pembangunan gedung harus menjadi prioritas. Dia pun memastikan, anggota dewan tak meminta gedung mewah. Yang diminta hanya gedung yang mampu menunjang kinerja anggota dewan dan para pegawai di lingkungan DPR.
Dia kemudian membandingkan kondisi gedung dan luas ruangan kantor per anggota dewan dengan ruangan Kapolsek. Dia mengklaim, ruangan anggota dewan masih kalah mewah dari ruang kerja Kapolsek.
"Dibangun sesuai standar pemerintahan saja. Saat ini, ruang anggota Komisi III DPR sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana? Itu saja," cetus Sekjen DPP PPP ini.
Selain gedung, Arsul juga meminta agar sarana dan prasarana penunjang lain dibangun di lingkungan parlemen. Dengan begitu, DPR juga memiliki fasilitas-fasilitas yang layak atau standar seperti yang dimiliki lembaga lain, seperti gedung baru Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
"Kalau orang di luar DPR, teman-teman yang tidak pernah ke DPR mungkin menilai pembangunan gedung baru tidak dibutuhkan. Padahal, kami harus wiridan (membaca doa-doa) setiap naik lift, gara-gara sering anjlok," tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan gedung baru DPR untuk perkantoran. Pasalnya, Gedung DPR yang dibangun pada 1965 itu sudah tak bisa dipugar atau dibangun lantaran sudah masuk dalam kategori cagar budaya.
"Gedung yang ada saat ini sudah stop pembangunannya, karena masuk heritage. Padahal, untuk kegiatan perpolitikan DPR, perlu adanya infrastruktur yang lebih kokoh dengan perlengkapan sistem yang lebih canggih. Misalnya, rapat bisa di-relay, ditonton semua oleh rakyat," jelas dia.
[ian]
