Keterwakilan perempuan atau affirmative action di politik Indonesia menuai pujian dari banyak pihak, terutama media-media ternama dunia. Media ternama yang bermarkas di New York, Bloomberg menulis artikel tentang kesuksesan Indonesia dalam penyetaraan gender dalam distribusi pejabat negara atau politisi di parlemen.
Bloomberg mengambil contoh sosok Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menteri perempuan berusia 52 tahun ini merupakan salah satu pejabat negara yang berpengaruh dan memegang jabatan Menteri strategis di bahwa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Parawansa (Khofifah), merupakan salah satu contoh Menteri wanita di negara muslim terbesar di dunia. Ini merupakan contoh kesuksesan sebuah negara dalam memecahkan streotip gender dan agama,†tulis Bloomberg.
Selain Khofifah, tulisan yang terbit pada 27 Juli 2017 lalu itu, menyebutkan sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Bloomberg merilis data dari Inter-Parliamantary Union, Indonesia merupakan negara paling tinggi rasio perempuan yang menjabat sebagai Menteri dari 10 negara yang memiliki populasi besar. Indonesia memperoleh angka rasio 26 persen, mengalahkan India (18 persen) dan Jepang (16 persen) dan negara berpenduduk terbesar di dunia, China (8 persen).
Data itu belum lagi ditambah dengan kuota perempuan di parlemen Indonesia. Bloomberg mengklaim, Indonesia sukses menerapkan kuota gender yang dibebankan kepada partai politik. Kini, perempuan yang duduk di parlemen mencapai hampir seperlima kursi, naik 8 persen dibandingkan tahun 2003.
“Pada tahun 1995 silam, hanya ada empat negara yang menerapkan kuota gender, berdasarkan penelitian Asia & The Pacific Policy Studies, kini telah 120 negara telah mengadopsi beberapa bentuk kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan,†tulis Bloomberg.
Kendati begitu, Bloomberg menyelipkan catatan bahwa Indonesia masih harus terus meningkatkan kuota gender terutama di sektor ekonomi. Data World bank menunjukkan, Asia Tenggara menempati posisi terendah untuk urusan partisipasi perempuan di sektor tenaga kerja, yakni hanya sebesar 38 persen, kalah dibandingkan China (44 persen) dan Jepang (43 persen).
Spesialis gender senior di Asian Development Bank di Manila, Imrana Jalal menyebutkan, bersama India, Bangladesh, Turki dan Meksiko, Indonesia juga merupakan negara dengan kesenjangan gender terbesar dalam partisipasi angkatan kerja berdasarkan laporan dari Standard Chartered.
"Meskipun ada banyak kemajuan, kesetaraan gender adalah agenda yang belum selesai. Menghapus kesenjangan gender terhadap perempuan tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka dan mempromosikan keadilan sosial, tapi juga baik untuk pembangunan,†demikian Imrana.
[san]
