Berita

Gedung DPR/Net

Politik

PPP Tolak Pembangunan Apartemen Dan Usulkan Gedung Baru DPR

JUMAT, 11 AGUSTUS 2017 | 13:23 WIB | LAPORAN:

. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju dengan wacana pembangunan apartemen di Taman Ria, Senayan, Jakarta, untuk ditinggali oleh para anggota DPR.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa saat ini, yang diperlukan para anggota DPR justru hanya perbaikan gedung untuk dijadikan kantor. Gedung Nusantara I di Komplek Parlemen yang selama ini digunakan sudah tidak layak pakai lagi.

"Kalau saya pribadi lebih melihat yang diperlukan anggota DPR adalah gedung kantor. Teman-teman media sudah merasakan bahwa gedung sudah tidak layak. Termasuk lift dan lain-lain. Itu saja yang perbaiki. Perlu gedung lagi, supaya beban gedung tidak berlebihan. Bagi PPP, yang perlu diperbaiki, diadakan adalah gedung kantor DPR, itu yang paling prioritas," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).


Jika dibandingkan dengan pembangunan apartemen, anggota Komisi III ini mengaku lebih memilih perbaikan atau pembangunan gedung kantor baru. Sebab menurut dia, ruang yang biasa digunakan oleh anggota DPR saat ini tidak lebih bagus dari kantor polsek.

"Kalau soal apartemen, pandangan kami, kalau mau dibangun bukan prioritas utama. Yang utama adalah gedung. Coba lihat, ruangan anggota DPR itu sama polsek bagusan mana?" imbuhnya.

Kalau bisa, kata dia, harusnya kantor seorang anggota DPR sesuai dengan standar pemerintah.

"BPK punya gedung baru, MA punya gedung baru, MK juga belum lama (punya gedung baru). Ya yang standar-standar saja. Kalau gedung baru memang iya (kita butuh). Ini kita aja wiridan tiap naik lift," kata Arsul.

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengajukan kenaikan anggaran dari Rp 4,2 triliun menjadi sebesar Rp 5,7 triliun pada tahun anggaran 2018. Arsul mengaku belum melihat secara langsung rincian anggaran itu.

"Saya belum lihat rincian. Fraksi PPP lihat dulu apa yang diusulkan BURT apakah itu make sense. Itu kan baru usulan dan belum dikabulkan. Pemerintah tentu ada sudut pandang tertentu," pungkas Arsul. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya