Sikap Partai Nasdem yang pasang badan, bikin kasus Victor Laiskodat terus jadi sorotan. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang biasanya jarang komentar pun ikutan nyentil Victor. Ibas minta para politisi menjauhkan diri dari fiktor alias fikiran kotor.
"Jauhilah sifat fiktor (fikiran kotor), jadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bukan alat untuk memecah belah, apalagi membuat negara kita seperti terkotak-kotak," sindir Ibas, kemarin.
Kritikan ini disampaikan Ibas saat berpidato di hadapan warga Desa Dadapan, di Pacitan, Jawa Timur. alam kesempatan itu, Ibas mengajak masyarakat semakin selektif mencerna informasi-informasi yang berpotensi merusak persatuan bangsa, termasuk yang disampaikan elit-elit politik nasional.
Menurut Ibas, seorang politisi sebaiknya bisa mengedepankan etika dan politik santun sehingga tak sepatutnya memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial atau sensasi yang justru hanya membuat gaduh keadaan. Jika ada pernyataan politikus yang justru bikin gaduh pasti omongannya menyesatkan.
Ibas menegaskan, Partai Demokrat merupakan partai untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Sehingga tak benar jika ada orang menyebut partai berlambang segitiga Mercy ini adalah pendukung sistem negara khilafah.
"Sangat tidak masuk akal. Jelas azas kami Pancasila dengan mengedepankan nasionalis religius, justru kamilah yang selalu menyuarakan dan mengaplikasikan semangat kebhinekaan dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tukas anggota komisi X DPR ini.
Ibas meminta agar orang yang sudah merendahkan partainya untuk segera meminta maaf di depan publik. "Saya meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf dan mengklarifikasi ucapannya yang tendensius dan bermuatan politik tersebut," ucap dia.
Sudah seharusnya, lanjut Ibas, politisi mampu menjaga ucapannya dan menjauhkan diri dari fikiran kotor, Ibas juga meminta semua pihak memaknai pancasila jadi pemersatu bangsa.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Ketua DPP Nasdem Viktor Laiskodat sempat menyingung sejumlah partai ikut mendukung sistem khilafah dan intoleran. Partai yang disebut Viktor adalah Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.
Terkait dengan itu, Partai Nasdem juga telah menyampaikan pernyataan maksud dari pidato Viktor Laiskodat dan bersikukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai Nasdem berdalih bahwa video pidato Viktor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh. Tak cuma melindungi Victor, Nasdem juga mengancam akan mempolisikan pihak-pihak yang memfitnah Victor.
Sementara tiga partai yang disebut Victor sudah lebih dulu melaporkan Victor ke polisi dan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Menindaklanjuti hal ini, kemarin, Forum Umat Islam mengadu ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon. FUI meminta agar kasus ini segera ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sekretaris FUI Al-Khaththath mengatakan, pernyataan Viktor itu telah menimbulkan keresahan seperti pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu.
"Kami merasa prihatin dan khawatir ini menjadi gejolak nasional, mengulangi apa yang sebelumnya terjadi pada pidato di Kepulauan Seribu tentang penghinaan Al Maidah oleh Ahok yang sudah divonis dua tahun penjara," ujarnya. Untuk itu, dia meminta Victor dan Nasdem segera meminta maaf dan menyampaikan rasa penyesalannya kepada umat Islam secara terbuka. FUI, kata dia, juga mendesak Polri untuk segera melaksanakan proses hukum secara jujur dan profesional agar tidak terjadi gejolak.
Ada pun Fadli meminta agar polisi segera mengusut kasus ini. "Saya kira agar kasus ini tidak berlarut-lsrut harus segera diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan saran agar bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor Laiskodat diverifikasi di MKD. Dilakukan hal itu, menurut Fahri, agar semua permasalahan terlihat jelas.
"Saya usulkan perlu diverifikasi karena saya dengar kata-katanya sudah diedit, mungkin versi aslinya akan dibawa oleh beliau, bawa saja dipertontonkan di depan MKD," kata Fahri. Politisi asal Sumbawa ini melanjutkan, setelah diverifikasi, maka proses selanjutnya baru dilakukan diskusi di internal MKD, tetapi tidak di ruang publik karena adanya perbedaan rekaman pidato yang dimiliki masing-masing pihak. ***
