Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) memiliki makna yang dianggap kurang nasionalis.
Hal itu disampaikan organisasi masyarakat (ormas) Majelis Gema Gong Pancasila (MGGP) dalam konferensi pers (konpers) di Sekretariatnya, Jalan Kramat Pulo No. 7 Senen, Jakarta Pusat, Kamis petang (10/8).
"Kalau mau 'HUT Kemerdekaan RI', upacaranya tanggal 18 Agustus saja.
Sebaiknya Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) atau pejabat berwenang, mengganti dengan 'Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia'," ujar Pimpinan Nasional MGGP, Wardi Jien kepada wartawan.
Sebaiknya Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) atau pejabat berwenang, mengganti dengan 'Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia'," ujar Pimpinan Nasional MGGP, Wardi Jien kepada wartawan.
Meski pun sepele, imbas yang dirasakan dalam frasa tersebut, kata Wardi, sangat fatal. Rakyat Indonesia, lanjutnya, tidak merasakan bangga lagi sebagai bangsa Indonesia.
"Yang bahaya, kita tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Malah yang nongol negaranya. Seharusnya kan, 'Saya Bangsa Indonesia' bukan 'Saya Republik Indonesia.' Ini tidak lucu," paparnya.
Wardi pun beranalogi. Status negara, menurutnya, dapat disetarakan dengan organisasi biasa. "Sama seperti ormas," ungkapnya.
Negara itu, terang Wardi, ibarat KW (kualitas) dua. Lalu, ormas adalah KW tiga, kemudian Paguyuban KW empat. Sedangkan bangsa, termasuk kategori KW satu.
Artinya, frasa "Negara," lanjutnya, bisa dan pernah berubah nama. Seperti Serikat, RIS dan lainnya. Sedangkan frasa "Bangsa", tidak bisa diutak-atik, dibubarkan atau dimusnahkan.
"Karena (Bangsa) sudah kehendak Tuhan. Seperti, misalnya 'bangsa' Yahudi. Mereka tidak punya negara, tapi tetap memiliki bangsa. Karena Tuhan yang ciptakan," urainya.
Untuk itu, melalui konpers tersebut, pihak MGGP telah menyikapi Surat Edaran Gubenur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 100 Tahun 2017, tertanggal 26 Juli 2107.
Khususnya, tentang Lampiran Susunan tata upacara bendera peringatan HUT ke-72, Proklamasi Kemerdekaan RI tingkat rukun warga tahun 2017.
Termasuk, menyikapi surat Mensesneg tertanggal 15 Juni 2017, Nomor : B-545/M.Sekneg/Set/TU.00.04/06/2017. Tentang partisipasi menyemarakkan bulan kemerdekaan. Termasuk memeriahkan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-72, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017.
Usai konpers, MGGP juga menyampaikan tiga butir pernyataan sikapnya terkait perubahan polemik hut kemerdekaan.
Pertama, bahwa dalam teks Proklamasi tanggal 17 Agutus 1945 tertulis, "Kami Bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaannya." Artinya, tidak pernah ditulis, "Kami Republik lndonesia Menyatakan Kemerdekaannya. Sehingga, secara tidak langsung, frasa yang tepat adalah "Hut Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia."
Lalu yang kedua, pihak yang bertanda tangan dan yang menyatakan serta membacakan teks Proklamasi adalah Soekarno Hatta. Sambil menyebutkan, "atas nama Bangsa Indonesia", bukan "atas nama Republik Indonesia" atau "atas nama Presiden RI."
Pasalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno belum menjabat sebagai Presiden RI. Karena Negara RI Belum terbentuk saat itu atau belum ada.
Pernyataan ketiga, negara RI baru ada dan terbentuk, tanggal 18 Augutus 1945. Tepatnya, saat disahkannya Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sekaligus mengangkat, menjadikan, menetapkan, Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakilnya. Setelah itu, barulah terbentuk dan lahir Negara RI.
Oleh karenanya, sesuai sejarah dan naskah teks Proklamasi yang tidak pernah berubah dan tidak boleh diubah oleh siapa pun. Sampai kapan pun maka dimohon, diharapkan dengan penuh tanggung jawab, atas nama bangsa lndonesia, sebaiknya Bapak Mensesneg RI mengindahkan dan melaksanakan secepatnya. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Memperbaiki dan merubah sesuai saran dan masukan. Serta penjelasan tersebut di atas.
"Dalam catatan sejarah kebangsaan Indonesia yang akan datang, dapat untuk diingat, dicatat oleh anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia ke depan. Yang terpenting juga demi pelurusan sejarah bangsa Indonesia," demikian Wardi.
Ikut hadir dalam konpers tersebut, beberapa koordinator atau ketua ormas lainnya. Antara lain, Ketua Umum Laskar Patriot Pembela Pancasila (Palapa), Raymon. Lalu, Ketua Departemen Hukum dan Ham Laskar PALAPA, Arthur dan Ketua Majelis Mahasiswa Gong Pancasila, Bidal.
Acara konpers itu juga ditembuskan pada Ketua MPR Zulfikli Hasan, Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Umum PBNU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua DPR RI Setya Novanto dan seluruh bangsa Indonesia.
[zul]
