Parlemen Nepal akhirnya memutuskan untuk mengkriminalkan sebuah praktik Hindu kuno yang disebut chhaupadi di negara tersebut.
Praktik tersebut kerap menjadi sorotan pegiat HAM internasional karena mengusir wanita dari rumah selama menstruasi dan setelah melahirkan.
"Seorang wanita selama menstruasi atau keadaan pasca melahirkan tidak boleh dirawat di chhaupadi atau diperlakukan dengan diskriminasi serupa atau perilaku yang tidak tersentuh dan tidak manusiawi," demikian bunyi undang-undang tersebut, dengan suara bulat memberikan suara bulat pekan ini.
Undang-undang baru, yang akan mulai berlaku dalam waktu satu tahun itu menetapkan hukuman penjara tiga bulan atau denda 3.000 rupee atau keduanya, bagi siapa pun yang memaksa seorang wanita untuk mengikuti kebiasaan tersebut.
Mohna Ansari, anggota komisi hak asasi manusia nasional yang merupakan bagian dari undang-undang baru tersebut, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembangunan tersebut merupakan "prestasi besar".
"Undang-undang tersebut memberi ruang terbuka bagi wanita untuk maju jika mereka dipaksa mengikuti latihan. Ini adalah kebiasaan yang membuat wanita merasa terisolasi dan mendapat tekanan psikologis," katanya.
"Mahkamah Agung memutuskan melawan chhaupadi 12 tahun yang lalu, tapi itu tidak efektif karena hanya mengeluarkan pedoman, tapi juga mengarahkan bahwa jika pedoman tersebut tidak efektif, seharusnya ada undang-undang yang disahkan melawan chhaupadi, jadi itulah yang terjadi sekarang," sambungnya.
Tapi aktivis hak asasi perempuan Pema Lhaki menggambarkan undang-undang tersebut sulit diterapkan karena terkait dengan sistem kepercayaan yang mengakar yang sulit untuk diubah.
"Ini adalah kekeliruan bahwa pria yang membuat wanita melakukan ini Ya, masyarakat patriarkal Nepal berperan, tapi wanita yang membuat diri mereka mengikuti chhaupadi," jelasnya.
"Mereka perlu memahami akar permasalahannya, memiliki intervensi strategis dan kemudian menunggu satu generasi," pungkasnya.
[mel]
