Bekas anggota DPR dari Fraksi Golkar Charles Jones Mesang mengakui dirinya pernah mencoba untuk membantu agar Badan Anggaran DPR mengeluarkan dana optimalisasi yang diajukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Menurut Charles, dirinya terketuk hati setelah Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), Kemenakertrans, Jamaluddin dan Sekretaris Ditjen P2KTrans Achmad Said Hudri bertekat ingin membantu memajukan Daerah Pemilihan Charles. Selain itu, kedua pejabat Kemenakertrans tersebut telah mencoba meminta bantuan ke anggota DPR selain Fraksi Golkar.
Pertemuan Charles dengan kedua pejabat Kemenakertas tersebut terjadi seusai rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu Menakertrans dijabat oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Said datang ketempat saya untuk tindak lanjut permintaan Dirjen Jamal. tolong bantu butuh program Rp 200 hingga 300 miliar. Dia (Said) bilang ini ada lho Dapil pak Charles. Begitu saya tergerak hati karena waktu disumpah memajukan Dapil kita. Lalu saya bilang, itu menteri dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) minta saja sama PKB. Dia malas, ternyata mereka sudah datang kemana-mana terakhir baru datang ke saya," ujar Charles di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).
Mendengar penjelasan Charles, jaksa penuntut umum KPK menanyakan, apakah Charles meyetujui permohonan Jamal. Menurut Charles saat itu dirinya hanya mendegar dan tidak mengamini permohonan Jamal dan Said.
"Saya bilang coba usahakan," jawab Charles.
Seperti diketahui, Charles Jones Mesang didakwa menerima suap Rp 9,75 miliar untuk meloloskan permintaan Ditjen P2KTrans untuk menambah anggaran dana optimalisasi tahun anggaran 2014.
Charles disebut meminta fee sebesar 6,5 persen. Untuk merealisasikan fee yang diminta Charles, Achmad Said 'memeras' Kepala Daerah atau Kepala Dinas Transmigrasi setiap provinsi/kota/kabupaten calon penerima dana tambahan sebesar sembilan persen dari dana yang akan diterima. Perbuatan itu dilakukan Achmad atas perintah Jamaluddien Malik.
Dana optimalisasi tersebut rencananya akan diberikan untuk Provinsi Sumsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una una, Kayong Utara, Toraha Utara, Konawe dan Teluk Wondama.
[san]
