Berita

Foto/Net

Hukum

Relawan Jokowi Minta KPK Usut Tuntas Aliran Dana Ke Muhaimin Iskandar

KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut aliran dana kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimain Iskandar dalam kasus Dirjen P2KT Kemenakertrans.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 2 Maret 2017 lalu, terungkap uang sekitar Rp 6.7 miliar yang diterima mantan Dirjen P2KT Jamaluddien Malik yang saat ini telah berstatus terpidana, mengalir ke sejumlah pihak. Salah satunya, Rp 400 juta mengalir ke Muhaimain Iskandar yang saat itu menjabat Menakertrans.

Demikian diungkapkan Kordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8).


Menurutnya, fakta-fakta persidangan termasuk aliran uang ke Muhaimin Iskandar menjadi salah satu yang harus didalami penyidik sebab ini kasus tidak bisa didiamkan oleh KPK.

"Bila ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan bisa menjadi isu bahwa KPK tebang pilih dalam penanganan kasus. Oleh Karena itu KPK harus menuntaskan kasus terang benderang dan menangkap semua yang menikmati uang tersebut," ujar Amirullah.

Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK akan terus mengawal kasus ini sehingga tidak dipetieskan. Dalam waktu dekat mereka akan mendatangi KPK untuk mempertanyakan kasus tersebut sudah sejauh mana penanganannya.

"Kami tidak mau kasus ini menjadi isu yang dapat merusak nama Presiden Jokowi sebab isu di lapangan bahwa kasus ini pasti tidak diusut tuntas terindikasi kuat karena melibatkan salah satu ketua umum parpol pendukung pemerintah. Oleh Karena itu kami meminta kasus ini dituntaskan oleh KPK sebab Presiden Jokowi sangat tegas dalam pemberantasan korupsi," tegas Amirullah. [rus]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya