Berita

Foto/Net

Hukum

Relawan Jokowi Minta KPK Usut Tuntas Aliran Dana Ke Muhaimin Iskandar

KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut aliran dana kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimain Iskandar dalam kasus Dirjen P2KT Kemenakertrans.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 2 Maret 2017 lalu, terungkap uang sekitar Rp 6.7 miliar yang diterima mantan Dirjen P2KT Jamaluddien Malik yang saat ini telah berstatus terpidana, mengalir ke sejumlah pihak. Salah satunya, Rp 400 juta mengalir ke Muhaimain Iskandar yang saat itu menjabat Menakertrans.

Demikian diungkapkan Kordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8).


Menurutnya, fakta-fakta persidangan termasuk aliran uang ke Muhaimin Iskandar menjadi salah satu yang harus didalami penyidik sebab ini kasus tidak bisa didiamkan oleh KPK.

"Bila ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan bisa menjadi isu bahwa KPK tebang pilih dalam penanganan kasus. Oleh Karena itu KPK harus menuntaskan kasus terang benderang dan menangkap semua yang menikmati uang tersebut," ujar Amirullah.

Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK akan terus mengawal kasus ini sehingga tidak dipetieskan. Dalam waktu dekat mereka akan mendatangi KPK untuk mempertanyakan kasus tersebut sudah sejauh mana penanganannya.

"Kami tidak mau kasus ini menjadi isu yang dapat merusak nama Presiden Jokowi sebab isu di lapangan bahwa kasus ini pasti tidak diusut tuntas terindikasi kuat karena melibatkan salah satu ketua umum parpol pendukung pemerintah. Oleh Karena itu kami meminta kasus ini dituntaskan oleh KPK sebab Presiden Jokowi sangat tegas dalam pemberantasan korupsi," tegas Amirullah. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya