Berita

Sukhoi/net

Bisnis

Barter Sukhoi Dengan Kopi Beri Keuntungan Berlipat

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 22:45 WIB | LAPORAN:

Perjanjian barter Sukhoi SU-35 buatan Rusia dengan hasil kebun Indonesia dapat acungan jempol dari Dewan dan pengamat militer. Dengan barter tersebut, Indonesia dapat dua keuntungan langsung, yaitu memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus memperkuat ekspor.

Memorandum of Understanding (MoU) mengenai barter itu sudah diteken antara Rostec (BUMN Rusia) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Nantinya, 11 Sukhoi SU-35 akan ditukar dengan sejumlah hasil kebun Indonesia, mulai dari kopi, teh, sampai minyak kelapa sawit.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan, mekanisme barter memberi keuntungan berlipat bagi Indonesia.


“Komoditas kita dijual dengan mata uang negara lain, dan kita enggak perlu berhutang. Ini sangat menguntungkan. Perekonomian dalam negeri terdongkrak karena mekanisme tersebut mendorong nilai ekspor komoditas nasional,” kata politisi PDIP itu, Rabu (9/8).

Ia meyakini, mekanisme tersebut juga akan meningkatkan produksi, harga jual, serta kesejahteraan para petani. Hasil produksi strategis, seperti kopi, teh, dan minyak kelapa sawit mendapat tambahan pasar yang besar dan jelas.

“Banyak pihak diuntungkan dengan mekanisme ini. Rusia juga mendapat keuntungan besar, karena tengah menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara sekutu lainnya. Dengan embargo itu, mereka membutuhkan sumber pangan alternatif,” ucapnya.

Hasanuddin berharap, Pemerintah menerapkan mekanisme serupa dalam membangun kerja sama di sektor lain. Pasalnya, industri pertanian dan perkebunan di dalam negeri kerap didera ketidakpastian harga dan serapan hasil produksi.

“Kalau jelas seperti ini, para petani akan lebih bergairah. Sektor pertanian dan perkebunan pun bisa dijadikan penopang perekonomian nasional,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha meyakini, pembelian 11 Sukhoi SU-35 dengan barter akan mendongkrak nilai jual sejumlah komoditas strategis. Hanya saja dia berpersan kepada Pemerintah dan stakeholder agar membuka ruang bagi para petani untuk dapat akses seputar harga jual dan kebutuhan produksi.

“Model perdagangan seperti ini tidak akan selesai dalam waktu dua tahun. Kalau serapannya jelas, petani pasti mau meningkatkan produksinya. Yang penting, harga jualnya lebih benguntungkan,” pesan politisi PPP.

Sampai saat ini, Tamliha belum mendengar Pemerintah telah mensosialisasikan angka perdagangan dan kebutuhan produksi yang bisa dimanfaatkan para petani dalam barter tersebut. Untuk itu, dia menyarankan agar Kemeterian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan segera melakukan rapat koordinasi guna membahas persoalan tersebut.

“Kalau mekanismenya transparan, kesejahteraan petani pasti meningkat. Pemerintah harus terbuka soal harga. Sebab, mekanisme dagang atau model pembayaran seperti ini enggak akan lunas dalam waktu satu atau dua tahun,” tandasnya.

Pengamat militer Susaningtyas Kertopati juga mengapresiasi barter ini. Dia menjelaskan, barter komoditas dengan peralatan militer merupakan cabang ilmu ekonomi internasional dalam konteks ekonomi pertahanan. Prinsip dari barter ini adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Namun, pelaksanaan barter seperti ini tidak gampang. Karena itu, Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, menyarankan agar Pemerintah segera merancang skema dan tahapan agar barter tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Faktor penting yang patut diperhatikan adalah tahapan barter karena spesifikasi keduanya yang berbeda. Tahapan barter harus disusun sesuai skema tahapan pengadaan peralatan militer yang membedakan antara acquisition dengan procurement. Skema tahapan pengadaan komoditas harus mengikuti skema tahapan pengadaan peralatan militer,” jelas peraih gelar doktor bidang intelijen ini.

Dengan demikian, tambahnya, skema tahapan pengadaan Sukhoi SU-35 menjadi acuan skema tahapan pengadaan komoditas.

“Intinya, Sukhoi 35 datang dulu di Indonesia baru kopi bisa diekspor ke Rusia. Barter ini harus resiprokal tapi komoditas yang ikuti peralatan militer. Jangan sampai komoditas sudah dikirim tapi peralatan militer tidak datang atau datang sebagian saja,” demikian Nuning.[san]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya