Setelah Perppu Ormas, Pemerintah Buat SKB Untuk Eks HTI

Pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan SKB ini merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Menurut Soedarmo SKB bukan ditujukan untuk ormas. Namun berisikan imbauan kepada kementerian dan lembaga terkait dan juga pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pembinaan.

"SKB itu bukan ditujukan kepada ormas. Isinya mengimbau, membina dan mengawasi (jajaran di bawahnya)," ujar Soedarmo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Pembinaan dan pengawasan lewat SKB ini kata Soedarmo juga memiliki tujuan untuk membina masyarakat supaya tidak antipati kepada eks anggota HTI. Pembinaan, pengarahan, pencerahan dan pemahaman dilakukan agar eks anggota HTI bisa kembali menjalani langkah yang benar.

SKB sendiri merupakan kesepakatan antara Kemenkopolhukam, KemenkumHAM, Kemendagri dan Kejaksaan Agung. Soedarmo mengklaim tak ada unsur memaksa untuk melakukan penindakan dalam SKB nanti.

"Isinya hanya imbauan, hanya lima langkah yang harus dilakukan. Mengimbau dan melakukan pengawasan di lingkungan kementerian," demikian Soedarmo.[san]