. MPR RI pada Agustus 2017 ini penuh dengan agenda kenegaraan. Pertama, terkait dengan Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada 16 Agustus dan pada sidang tahunan menjadi satu rangkain dengan kegiatan sidang yang lain, yakni sidang bersama DPR dan DPD, serta siding DPR terkait dengan nota keuangan RAPBN 2018.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/8).
Kegiatan Sidang Tahunan MPR merupakan mandat dari peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan, MPR memfasilitasi penyelenggaraan Sidang Paripurna. MPR memfasilitasi Sidang Paripurna untuk lembaga-lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat, publik.
"Oleh karena itu Sidang Tahunan ini sangat strategis, karena pada Sidang Paripurna itu seluruh kinerja lembaga negara disampaikan ke masyarakat, meskipun formatnya sekarang masih laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan oleh Presiden dalam bentuk Pidato Kenegaraan. Tapi intinya, substansi dari pidato Presiden adalah materi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK, termasuk Presiden," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya dalam Rapat Gabungan - rapat antara Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD - yang sebelumnya didahului oleh Rapat Pimpinan. Rapat Pimpinan mempersiapkan bahan rapat gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan tiga agenda MPR pada Agustus 2017. Pertama, Sidang Tahunan MPR 16 Agustus; Kedua, Peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus; Dan, ketiga, peringatan HUT MPR 29 Agustus.
Dalam rangkaian agenda kenegaraan, Sidang Tahunan akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, serta pimpinan lembaga-lembaga negara, juga diikuti oleh seluruh anggota MPR.
Berikutnya, lanjut Ma'ruf, Hari Konstitusi. Menurut rencana juga akan dihadiri oleh Presiden dan lembaga-lembaga Negara. Agendanya Pidato Presiden dalam rangka Hari Konstitusi dan dilanjutkan dengan Pidato Ketua MPR dan grand final Lomba Cerdas Cermat (LCC) MPR tingkat nasional. Hal yang lebih penting dalam Hari Konstitusi adalah saatnya kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya konstitusi. Oleh karena itu yang akan disampaikan dalam pidato Hari Konstitusi dan grandfinal LCC MPR ada kaitannya dengan bagaimana konstitusi yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Untuk rangkaian HUT ke-72 MPR setidaknya ada 3 agenda yang akan dilakukan secara berurutan, yakni pada 27 Agustus, 28 Agustus, dan 29 Agustus. Pada 27 Agustus, menurut rencana, akan diselenggarakan Jalan Sehat yang merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi. Nilai-nilai Kebhinekaan perlu diimplementasikan dan dimaknai lebih baik," sebut Ma'ruf.
"Lalu, pada 28 Agustus, kita akan melaksanakan simposium atau grand final debat konstitusi, constitusional drafting untk mahasiswa. Menurut rencana simposium akan dihadiri stake holder besar, penting, dan strategis negara. Tema yang diusulkan adalah ‘Reformulasi Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.’ Dari simposium ini diharapkan menghasilkan kesimpulan tentang perlu tidaknya GBHN menjadi suatu kebijakan nasional. Di hari yang sama juga akan diadakan ‘Debat Konstitusi Mahasiswa’ yang berasal dari berbagai provinsi," lanjutnya.
Puncaknya, sambung Ma'ruf, 29 Agustus. Salah satu kegiatan pada Hari Lahir MPR ini adalah "MPR Berdoa". Dalam acara diupayakan bisa melibatkan banyak elemen masyarakat. Dan, semua ini dalam rangka agar Empat Pilar MPR dilaksanakan di masyarakat.
Persiapan dan HarapanDalam Sidang Tahunan MPR 2017 diharapkan kualitasnya meningkat. Materi yang disampaikan kepada masyarakat lebih mewakili kinerja lembaga negara. Hal-hal yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang belum disampaikan kepada masyarakat dan sifatnya penting dan strategis bisa menjadi bahan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Di samping itu lembaga-lembaga negara yang ingin menyampaikan kinerjanya secara khusus dapat menyampaikan materi atau bahnnya kepada anggota MPR, di samping Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait laporan kinerja mewakili semua lembaga-lembaga negara.
Jelas Ma'ruf, Setjen MPR jauh-jauh hari telah mempersiapkan Sidang Tahunan ini sudah dua bulan sebelumnya. Artinya, Setjen MPR focus agar penyelenggaraan Sidang Tahunan berlangsung sukses. Tentu Sidang Tahunan MPR memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat dan sumber daya organisasi kita kerahkan dan gerakkan untuk suksesnya Sidang Tahunan ini. Lebih penting lagi, karena ini laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat, maka publikasi menjadi sangat penting, untuk mempublikasikan secara masif supaya informasi yang disampaikan oleh Presiden yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Kita ingin menggerakkan seluruh elemen media baik cetak, online, dan lainnya.
Pada 16 Agustus 2017 ada sidang tahunan MPR, sidang besana DPD dan DPR, dan Sidang Paripurna DPR. Kita sudah melakukan koordinasi sejak sekarang (20 Juli 2017). Banyak hal yang dikoordinasikan terkait penyelenggaran, tentunya soal berbagi waktu, penjadwalan, mulai dari pagi, siang, dan siangnya lagi. Kemudian koordinasi soal pengamanan sidang. Koordinasi soal publikasi karena ada 3 sidang. Karena ada Setjen MPR, DPR, dan DPD, untuk itu perlu koordinasi.
Harapan kepada masyarakat. Demokrasi ini harus dibangun dengan pendidikan politik dan partisipasi publik yang kuat. Oleh karena itu, memberikan penjelasan soal apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara adalah suatu hal yang wajib. Juga menjadi tanggung jawab institusi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Institusi yang dimaksud adalah pelaksana kedaulatan rakyat yakni lembaga-lembaga Negara.
Oleh karena itu, tambah Ma'ruf, Sidang Tahunan juga menjadi satu forum bagaimana memperkuat dan mengembangkan demokrasi dengan partisipasi masyarakat dengan informasi yang komprehensif. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada kinerja lembaga-lembaga negara. Demokrasi harus menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak percaya pada lembaga-lembaga negara kalau sudah ada informasi yang tuntas. Kepercayaan publik menjadi salah satu tujuan.
"Soal akuntabilitas, setiap yang dilakukan oleh wakil rakyat, dimanapun, juga harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya adalah memberikan informasi. Harapan kita tentu kegiatan siding tahuna ini membawa manfaat pada publik," pungkasnya.
[rus]
