PBNU Dinilai Berlebihan, Muhammadiyah Ceritakan Nasib Madrasah Zaman Orde Baru

Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) sebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berlebihan dalam menyikapi Permendikbud nomor 23/2017 tentang hari sekolah.

"Penolakan PBNU atas kebijakan lima hari sekolah karena dinilai akan mematikan eksistensi madrasah diniyah (madin), kami nilai sangat berlebihan," ujar Koordinator Eksponen AMM, Muhammad Izzul Muslimin saat konfrensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Menurutnya, apa yang dituduhkan PBNU sangat tidak relevan dengan isi permendikbud yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi itu. Tidak ada tujuan dari kebijakan tersebut untuk mematikan madrasah sebagaimana dikatakan PBNU.

Izzul menyebut kegaduhan atas kebijakan yang akan dianggap mematikan Madin sudah pernah terjadi. Pada masa orde baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan dibentuknya sekolah berbasis Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang juga diributkan akan mematikan Madin.

"Hadirnya MI yang di dalamnya syarat sarat mata pelajaran agama yang juga diajarkan di Madin saat itu mendapat respon yang luar biasa karena diyakini akan mematikan madin. Namun faktanya Madin tetap hidup hingga saat ini" jelasnya.

Ia pun memberikan himbauan bagi masyarakat Muhammadiyah untuk menyikapi kegaduhan Permendikbud 23/2017 dengan kepala dingin.

"Sikapi dengan kepala dingin dan jangan mudah terhasut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab," demikian Izzul.[san]