Pihak Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara mengklarifikasi surat peringatan ke satu kepada 541 pekerja mogok kerja yang dikeluarkan oleh Direksi Jakarta Internasional Countener Terminal (JICT).
Kasudinaker Jakut, Dwi Untoro menyebut pernyataannya kurang utuh dikutip media.
"Kami sebagai pihak Sudinnaker penengah dari masalah pekerja dan perusahaan, bukan memutuskan legal dan ilegal karena soal itu wilayah pengadilan," kata Dwi di Jakarta, Rabu (9/8).
Namun, pihaknya berharap permasalahan antara Direksi JICT dan pekerjanya dapat segera terselesaikan dengan baik.
"Sudinaker Jakarta Utara akan terus mengawal ini dengan sebaik-baiknya," jamin Dwi.
Secara terpisah, Vice President JICT Riza Erivan menyebutkan bahwa langkah yang diambil perusahaan sudah dalam koridor hukum dan aturannya.
"Surat Peringatan yang kami keluarkan sudah sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Itu bukanlah intimidasi kepada karyawan melainkan sebagai sarana pembinaan agar pekerja tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan banyak pihak. Apalagi JICT ini kan termasuk obyek vital nasional," jelasnya.
Ia tidak melihat ada hak-hak normatif pekerja di dalam UU 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PKB yang dilanggar dalam Surat Peringatan itu.
"Jadi kalau ada pernyataan dan keyakinan bahwa Surat Peringatan itu sepihak kita selesaikan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)," tegasnya.
Riza menegaskan, pihaknya hanya menjalankan hak dan kewajiban direksi sebagai pimpinan perusahaan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami selalu hati-hati dalam ambil kebijakan. Kami profesional dan pertanggungjawaban kami kepada pemegang saham. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak pekerja. Jika tiap kebijakan yang diambil terus di protes bisa kacau perusahaan," demikian Riza
.[wid]
