Dugaan Menteri KeÂlautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kartel dalam impor garam di Indonesia harus diseriusi. Apalagi impor menjatuhkan harga garam petani.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk KeaÂdilan Perikanan (Kiara) SuÂsan Herawati mengatakan, hal ini penting dilakukan mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di IndoneÂsia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang.
"Selain itu, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang diÂlakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 TaÂhun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak GaÂram," katanya di Jakarta, kemarin.
Susan menilai, melalui Undang-Undang No. 7 TaÂhun 2016, pemerintah seÂharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, setidaknya sejak tahun 1990, impor garam telah dilakukan seÂbanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai 16,97 juta dolar AS.
"Impor garam terus diÂlakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," ujarnya.
Untuk mempermudah impor garam, Kementerian Perdagangan dan KemenÂterian Perindustrian IndoÂnesia telah menerbitkan setidaknya sembilan reguÂlasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.
Meskipun ada revisi dari tahun ke tahun, semangat Peraturan atau keputusan ini adalah memberikan keÂmudahan, legitimasi dan legalisasi terhadap praktik impor selama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Kemendag.
Susan menyatakan, suÂdah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusanÂnya untuk menghentikan impor garam, salah satuÂnya dapat dimulai dengan memberantas kartel impor. Dirinya menambahkan, jika tak ada ketegasan, maka bukan tidak mustaÂhil negeri ini akan terus menjadi mainan para kartel tersebut. Akhirnya, IndoÂnesia tak mampu mencapai swasembada garam.
Guru Besar Institut PerÂtanian Bogor (IPB) Prof. Hermanto Siregar melihat justru masalah garam bukan lantaran ada praktik kartel pada komoditas tersebut. Kelangkaan ini terjadi lanÂtaran produksi garam lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang terus meningkat.
Hermanto mengatakan, garam bukan komoditas pangan strategis yang biasa dijadikan oleh bahan praktik kartel. Jika pun ada praktik kartel, namun produksi di dalam negeri berlimpah dan mencukupi, maka praktik-praktik seperti itu tidak akan berjalan efektif untuk mencari keuntungan.
"Jadi, mau dia mafia atau dia kartel ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi mana efektif dia melakukan kartel. Kartel atau mafia itu efektif untuk beroperasi jadi sekali untung berlipat ganda itu, kalau memang ada keterbatasan produksi. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam banyak, tidak akan ada yang mau kartel," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hermanto, seharusnya IndoÂnesia sudah bisa menganÂtisipasi kelangkaan stok komoditas pangan seperti garam. Hal tersebut sudah bisa dilihat sejak 10 tahun atau 20 tahun lalu, dengan melihat data perkembangan penduduk. ***
