Publik Akan Persoalkan Rencana DPR Pangkas Target Prolegnas

DPR sudah berencana memangkas target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2018 dan 2019. Alasannya, di tahun-tahun itu, DPR dan Pemerintah akan disibukkan dengan kerja-kerja politik, karena adanya Pilkada 2018 serentak dan Pemilu 2019.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi, rencana pemangkasan ini bakal ditentang publik.

Sebab, masyarakat telah memiliki standar atau ukuran kerja DPR, yaitu berdasarkan kuantitas UU yang dihasilkan. Tersebut, saat publik mendengar sambutan anggota DPR tentang kinerja legislatif, yang dibicarakan soal kuantitas.

"Pak Fahri bilang, jangan ngomongin kuantitas tapi kualitas. Ini susah ngukurnya," ucap Hendri Satrio saat dihubungi (Selasa, 8/8).

Daripada mempertentangkan kuantitas dan kualitas, Hendri lebih setuju bicara mengenai peningkatan kepercayaan publik melalui perbaikan tindakan DPR. "Menurut saya, mari kita ukur dari kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik naik, artinya ada apresiasi atas kinerja DPR," tandasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap, pemangkasan target tersebut wajar. Dengan pemangkasan itu, tidak akan banyak RUU yang pembahasannya molor. Prosentase RUU yang disahkan juga akan lebih banyak.

"Kinerja DPR jangan dinilai berdasarkan kuantitas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk atau diselesaikan. Wajar bila target Prolegnas akan dipangkas," ujar Fahri dalam diskusi bertajuk "Perlukah Penyederhanaan Prolegnas di Tahun Politik?" di Ruang Wartawan DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.[zul]