Berita

NU tolak FDS

Politik

DPR: Sistem Belajar 8 Jam Sehari Justru Baik Untuk Madrasah Diniyah

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 00:28 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi X DPR Amran meminta masyarakat tidak cepat memvonis wacana penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui kebijakan lima hari sekolah dalam seminggu dan 8 jam sehari akan memberatkan anak didik dan mematikan madrasah diniyah (Madin).

Jika diteliti lebih dalam, wacana tersebut justru bakal menaikkan Madin.

"Hasil kegiatan belajar di Madin nantinya bisa dikonversi menjadi komponen nilai mata pelajaran agama. Jadi, bukan mematikan Madin, malahan Madin bisa menjadi partner sekolah dalam pembentukan karakter siswa. Itu penjelasan Mendikbud (Muhadjir Effendy)," kata Amran, (Selasa, 8/8).


Sebelum menyelenggarakan program ini, lanjutnya, Kemendikbud sudah menjamin bahwa hak-hak pelajar tidak dikesampingkan dengan sistem itu. Hak pejalar untuk dibimbing dan diarahkan sesuai minat, bakat, dan potensi masing-masing akan dipenuhi dengan baik.

"Hak pelajar ini juga termasuk kesempatan untuk berkreasi dan mengembangkan minat dan bakat," jelasnya.

Penguatan pendidikan karakter yang disusun Kemendikbud, tambahnya, akan melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai pembimbing secara kolaboratif bersama pihak sekolah.

"Bentuknya, proses pendidikan bisa dilakukan di tengah-tengah kampung, masjid, gereja, taman, dan tempat-tempat umum lainnya," katanya.

Saat ini program 8 jam sehari sekolah terus menuai penolakan, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satu alasannya, karena 8 jam sehari akan mematikan Madin. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya