Berita

Cucun A Syamsulrijal/net

Hukum

Garda Bangsa Akan Laporkan Tudingan Muhammad Sukron Ke Mabes Polri

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 22:44 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Cucun A Syamsulrijal akan melaporkan Pengamat kebijakan dari Segitiga Institute, Muhammad Sukron ke Mabes Polri atas pencemaran nama baik.

Sebelumnya, Sukron mengatakan jika aksi penolakan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) atau Full Day School (FDS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) digalang oleh pelajar Nadhlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Purwokerto, Jawa Tengah. Sukron juga menuding jika aksi itu sengaja membuat publik sesat.

"Tudingan itu sangat tidak beralasan dan ini akan di bawa ke ranah hukum. DKN Garda Bangsa akan melaporkan Muhammad Sukron ke Mabes Polri atas pencemaran nama baik dan tudingan tidak beralasan," kata Cucun kepada wartawan, Selasa (8/8).


Cucun menegaskan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan cucu pendiri NU yang punya rasa tanggung jawab besar untuk menbentengi Madrasah dan pondok pesantren seperti apa yang diperjuangkan oleh leluhurnya.

"NKRI ini merdeka adalah hasil keringat darah Kyai dan pondok pesantren yang sekarang akan di usik eksistenainya melalui kebijakan Kemendikbud lewat FDS atau PKK itu," tegas Cucun.

Sebagai Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Cucun mengaku siap berada di depan siapapun yang mengusik dan merongrong eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren.

Atas dasar itu pula, Cucun yang merupakan Sekretaris Fraksi PKB itu menantang Sukron untuk membuktikan tudingannya di DPR RI. Cucun menegaskan akan juga mengundang pakar-pakar terkait kebijakan agar Sukron tidak lagi gagal faham dalam urusan penguatan karakter bangsa.

"Bayangkan saja pola komunikasi antara umat dan ulama yang merupakan ke-khasan bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain mau dipisahkan melalui permendikbud ini," sesal Cucun

Cucun tak habis fikir tentang nasib anak-anak bangsa yang selama ini dididik sopan santun untuk menghargai hormat dan nurut pada ulama sebagai pembimbing kehidupannya akan dihancurkan dengan kebijakan FDS atau PKK.

"Jadi waktu anak-anak bangsa diambil jam pelajaran di sekolah. Padahal mereka biasa ngaji sore hari di madrasah atau di pesantren bersama ulama. Kalau menurut Sukron Ustad atau ulamanya aja yang disuruh harus sinergi dengan sekolah, tambah kebelinger pengamat itu," kata Cucun.

Cucun pun menyimpulkan jika PPK ataupun FDS jelas merampok hak anak dan merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang manut dengan Ulama dan mengaji di Madrasah dan Pesantren.

"Jadi tidak berdasar kalau menyebut Cak Imin menyesatkan opini publik. Reaksi publik tidak di galang sejak lama mereka menahan diri kalau NU turun lihat aja gimana, stabilitas pemerintah terganggu," ungkap Cucun.

Lebih lanjut, Cucun juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak lupa bahwa yang mengantarkan dia untuk bisa duduk di kursi RI-1 adalah guru ngaji Madrasah dan Kyai Pondok Pesantren.

Cucun kembali menyinggung saat Jokowi dihantam serangan, salah satunya Majalah Obor. Menurut Cucun yang punya jasa besar meluruskan tudingan negatif untuk Jokowi di tingkat umat adalah NU.

"NU melalui kader-kader aktivis politik-nya di PKB meluruskannya. Kalau tanpa itu akan lewat. Kalau guru ngaji sudah kecewa mereka susah di obati bahkan akan menjadi pembicaraan lebih jauh tentang pandangan kebijakan Pak Presiden kalau tidak memanggil Mendikbud membatalkan permendikbud 23/2017," demikian Cucun.[san]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya