Bareskrim Polri diminta segera menindaklanjuti laporan beberapa elemen partai politik terhadap Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) M. Nizar Zahro mengatakan, ke depan, tindakan yang sangat berbahaya tersebut bisa diulangi oleh siapapun.
"Bareskrim Polri harus segera menindaklanjuti laporan dari beberapa elemen parpol atas tindakan VBL," kata Nizar dalam keterangannya, Selasa (8/8).
Dia menjelaskan, Victor terlalu sempit dalam menyimpulkan bahwa parpol-parpol yang tidak mendukung Perppu Ormas merupakan pendukung khilafah. Pemikiran sempit itu menggiring Victor pada kesimpulan sesat yang akhirnya memunculkan tuduhan tidak beradab kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai pendukung pendirian negara khilafah.
"VBL mestinya belajar terlebih dahulu tentang konsep khilafah sebelum melontarkan tuduhan yang tidak berdasar tersebut," kata Nizar.
Dia mengingatkan Victor bahwa mayoritas umat Islam pesimis akan lahirnya pemerintahan khilafah di era modern saat ini. Di mana saat ini masing-masing umat Islam sudah bernaung di bawah pemerintahan negara di seluruh dunia, sehingga kemunculan wacana khilafah sejatinya merupakan gerakan utopis yang sangat sulit terwujud.
Nizar membeberkan, ketika proses membuat dasar negara, para pendiri bangsa yang tadinya berdebat alot tentang konsep dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemajemukan Indonesia harus diikat dalam suatu kesepakatan yang luhur.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pancasila yang dalam uraian sila-silanya mampu mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh anak bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila.
"Membaca sejarah, sangat terlihat sekali bahwa VBL tidak memahami perjalanan berdirinya NKRI sehingga mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak beradab. Sangat aneh jika mengkaitkan penolakan terhadap Perppu Ormas dengan Khilafah," tegas Nizar.
[wah]
