Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri dinilai kurang cermat memahami sengketa kepemimpinan yang terjadi di PPP.
Koordinator Presidium Forum Studi Lintas (FOSIL) Luthfi Amin dalam keterangannya kepada redaksi (Selasa, 8/8) menjelaskan bahwa senketa PPP sebenarnya belum berkekuatan hukum tetap, namun dalam berbagai kesempatan, kubu Romi CS kerap menyampaikan bahwa sengketa telah berakhir dengan kemenangan kubu Romi pasca keluarnya putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dari PTTUN.
Menurutnya, agitasi yang dilakukan oleh kubu Romi secara massal menyebabkan sejumlah pihak terengaruh, tak terkecuali Dirjen Polpum Kemendagri.
Hal itu, jelasnya, terlihat dari edaran Dirjen Polpum soal pencairan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada Kubu Romi dengan alasan bahwa Status hukum sengketa PPP telah 'incracht'.
Luthfi menyayangkan hal tersebut karena faktanya, sengketa PPP masih dalam proses pengajuan Kasasi di MA sehingga dipastikan Sengketa PPP itu belum berkekuatan hukum tetap.
"PPP Muktamar Jakarta telah membuat perlawanan hukum dan menyatakan Kasasi atas putusan PTTUN. Dengan sendirinya status PPP belum berkekuatan hukum tetap. Klaim Romi bahwa status PPP telah incracht itu jelas membohongi Publik," jelas Luthfi.
"Ketidakcermatan Dirjen Polpum yang mengeluarkan edaran pencairan dana Banpol dengan alasan PPP telah incracht bisa dikategorikan pidana Korupsi," tandas Luthfi
Fakta belum incracht-nya status Hukum PPP ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat dari Kemenkumham No AHU.4.AH.11.01-48 yang intinya menyampaikan bahwa sengketa PPP hingga per tanggal 3 Agustus 2017 belum incracht, Sehingga PPP dianggap status quo. Dengan demikian tidak boleh ada proses pengalihan aset ataupun PAW anggota Legislatif.
"Untung saja Kemenkumham cepat tanggap dengan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hingga saat ini Status PPP belum berkekuatan hukum tetap. Apabila dana BANPOL sudah terlanjur dicairkan, maka akan banyak kader PPP yang masuk penjara akibat ketidakcermatan Dirjen Polpum Kemendagri tersebut," sambungnya.
"Saya menyarankan agar Dirjen Polpum agar segera merevisi surat edaran pencairan BANPOL ke Kubu Romi seiring dengan adanya surat pemberitahuan dari Kemenkumham tersebut. Agar tidak menjadi 'jebakan betmen' dalam tindak pidana korupsi," demikian Luthfi.
[mel]
