Berita

Victor Laiskodat/Net

Politik

MKD Harus Turun Tangan Verifikasi Keaslian Video Pidato Victor Laiskodat

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 18:55 WIB | LAPORAN:

Perdebatan terkait keaslian pidato Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Bungtilu Laiskodat terus bergulir setelah tim kajian bentukan NasDem menyimpulkan tidak ada yang salah dalam pidato yang menyinggung Khilafah itu.

Pidato itu disebut NasDem sudah diedit oleh pihak tertentu lalu sengaja menyebarluaskannya di media. Hal berbeda disampaikan oleh para politisi empat partai seperti PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Mereka menilai bahwa kalaupun dipotong, pernyataan Victor memang salah.

Untuk mengakhiri perdebatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar video pidato anak buah Surya Paloh itu diverifikasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.


"Itu sebaiknya diverifikasi aja secara hukum gak usah diperdebatkan dalam ruang publik. Verifikasi aja di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saya mengusulkan itu perlu verifikasi. Nanti mungkin karena saya dengar itu sudah di edit mungkin versi aslinya akan dibawa oleh beliau, bawa saja nanti dipeetontonkanlah di Mahkamah Kehormatan dan setelah itu baru kita diskusi," usul Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

"Karena kalau kita bawa diskusi ke ruang publik repot ya karena versi editannya itu ada masalah disitu. Tapi kalau bisa dibawa aja yang utuhnya kita tunggu," lanjutnya.

Dipertegas apakah video itu nanti dipertontonkan pada sidang MKD yang berlangsung secara terbuka, Fahri bilang, itu terserah para hakim di mahkamah etik anggota dewan.

"Silahkan itu urusannya di MKD ya. Kalau saya kan dari dulu harus konsisten. Saya dulu jaman Sudirman Said membuka rekaman Pak Nov saya mengganggap gak bener itu. Kita jangan ribut terus lah ya. Kita selesaika lah masalahnya. Selesaikan melalui mahkamah kehormatan," pungkasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya