Kejar Pajak Hingga Rp 1.307 Triliun, Dirjen Pajak Minta Dukungan KPK

Targetkan pendapatan pajak hingga Rp 1.307 triliun pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) minta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siang tadi, Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menemui Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

"Tadi saya kerjasama institusional dengan KPK, bahwa pajak ini yang ditargetkan sekarang Rp 1.307 triliun sampai akhir tahun ini, DJP ya, bukan perpajakan. Dan kita minta dukungan KPK karena hasil pajak ini bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya beli seluruh masyarakat," jelas Ken kepada wartawan, didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang.

Ken menyorot kasus korupsi dana desa yang ditangani KPK. Padahal, dana desa adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan Jika ekonomi dan pertumbuhan desa berjalan, maka pembayaran pajak pun akan terus lancar.

"Uang pajak yang dikorupsi dari dana desa, ya tentu saja orang pajak paling marah. Karena dicari susah-susah, gunanya untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan, malah dipakai untuk kepentingan sendiri," ucap Ken.

Sementara, Saut menilai permasalahan pajak terletak pada kepatuhan pembayar pajak. Kerjasama antara Dirjen Pajak dengan KPK juga bukan "barang baru". Pada kerjasama sebelumnya, kata Saut, Dirjen Pajak berhasil mengumpulkan pendapatan pajak Rp 5 triliun.

"Intinya, tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa pajak. Setelah kemarin kami koordinasi dengan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) soal cukai, berikutnya pajak. Jadi ada impian-impian besar yang memungkinkan kita lebih efisien dan efektif dalam beberapa periode ke depan agar kita dapat mengejar APBN ke lebih berimbang," jelas Saut.

"Intinya KPK akan mendorong, karena ada keinginan untuk berubah, tapi ada juga kelompok-kelompok yang tidak ingin berubah. Tapi kami ada di belakang Dirjen Pajak," tambah Saut. [ald]