Berita

Haji Lulung dan Hamzah Haz/Net

Politik

Langkah Lulung Selamatkan PPP Didukung Hamzah Haz

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 13:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana membentuk Majelis Ash Shuraa untuk menyelamatkan partai menuai dukungan dari sesepuk PPP Hamzah Haz.

Dukungan mantan wakil presiden itu diberikan saat Haji Lulung menyambangi kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/8/).

Dalam kesempatan tersebut, politikus yang biasa disampa warga Jakarta, Haji Lulung itu datang didampingi jajaran pengurus DPW PPP DKI, untuk menyampaikan kegelisahannya terkait dualisme kepengurusan PPP. Padahal, Pemilu 2019 sudah di depan mata.


"Saya bersama teman-teman pengurus DPW PPP DKI, sowan ke rumah Pak Hamzah Haz. Kami sampaikan ke beliau, bahwa konflik yang berkepanjangan ini membuat kami tidak bisa diam. Kegelisahan ini juga dirasakan para pemilih dan simpatisan PPP di seluruh Tanah Air," kata Haji Lulung,seperti diberitakan RMOLJakarta, Selasa (8/8).

Haji Lulung kemudian mengutarakan niatnya untuk membentuk 'Majelis Ash-Shuraa' sebagai wadah taktis penyelamat partai. Majelis tersebut terdiri dari para pemilih PPP basis kultural se-Indonesia yang memiliki kesadaran bersama untuk memediasi perlunya digelar islah yang sungguh-sungguh dan bersifat permanen.

"Alhamdulillah, beliau sebagai sesepuh PPP mengapresiasi. Ternyata Pak Hamzah Haz juga sepemikiran dengan kami. Intinya, beliau menyambut positif dan mendukung selama itu bertujuan baik (memediasi Romi-Djan). Beliau ingin PPP bersatu dan solid seperti sedia kala," jelas tokoh PPP DKI ini.‎

Haji Lulung menjelaskan bahwa nama wadah ini diambil dari salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat yang berisi tentang seruan musyawarah mufakat. Surat itu mengingatkan agar dalam menghadapi persoalan dan perbedaan tetap dalam ikatan persaudaraan dan solidaritas.

"Bahwa setiap persoalan dan perbedaan semua urusan harus ditempuh dengan bermusyawarah. Kita juga diingatkan untuk memutuskannya dengan tidak tergesa-gesa, serta tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya," terangnya. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya