Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Besaran BPP Listrik Dipengaruhi 3 Indikator Ini

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 15:19 WIB | LAPORAN:

Setidaknya ada tiga indikator yang selama ini mempengaruhi besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua SP PLN Jumadis Abda dalam seminar nasional bertajuk 'Upaya Penurunan BPP Listrik Untuk Harga Listrik Yang Murah' di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/8). Dalam penyelenggaraan seminar ini, SP PLN menggandeng Badan Ekseskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)

Ia memaparkan tiga indikator tersebut, yakni pertama terkait dengan bauran energi yang digunakan serta harga energi primer terutama gas alam di dalam negeri yang terbilang lebih mahal. Kedua, pola pengoperasian pembangkit yang tidak efisien dengan keberadaan listrik swasta. Serta yang ketiga adalah biaya pemeliharaan instalasi, terutama di pembangkit.


"Kita duduk bersama dengan akademisi dan stakeholder terkait untuk solusi menekan BPP listrik. Goal yang ingin kita raih, tarif listrik di Indonesia bisa semakin murah," kata Jumadis

Jumadis melanjutkan, saat ini tarif listrik di Indonesia untuk rumah tangga di kisaran Rp 1.300 per kilowatt hour (kwh). Jumlah tersebut lebih mahal dibanding tarif listrik di Malaysia yang hanya Rp 650 per kwh.

Narasumber seminar lainnya, Ketua Kajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengusulkan agar pemerintah menerapkan harga listrik yang berbeda untuk setiap daerah.

"Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keenomian masyarakat yang berbeda di setiap wilayah," ujar Iwa.

Sementara Ketua BEM UI M Syaiful Mujab mengatakan, pihak akademisisaat ini sangat mendukung usaha pemerintah dan PLN menghadirkan energi dan listrik murah untuk rakyat.

"Dengan tarif listrik yang murah, ekonomi Indonesia bisa maju dan keluar dari keterpurukannya. Karena energi adalah pondasi ekonomi," tegasnya.[wid]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya