Kelangkaan garam di pasaran momentum yang tepat untuk membenahi kebijakan pergaraman nasional. Termasuk tata kelembagaannya, siapa melakukan apa, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, PT Garam, dan pihak lain yang terlibat.
Sudah waktunya ego sektoral ditanggalkan dan bekerja bersama untuk membuat perubahan.
"Produksi turun. Demand tetap, sehingga harga naik. Solusi jangka pendek ya impor tapi harus jadi target kebijakan sistematis untuk tingkatkan kapasitas produksi dalam 2-3 tahun ke depan,†kata ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya di Jakarta, Minggu (6/8).
Untuk dapat mendongkrak jumlah produksi garam diperlukan kebijakan sistematis yang dapat meningkatkan teknologi dan manajemen yang baik.
Menurut Berly, lokasi tempat produksi juga perlu diperhatikan, jika tempat produksi jauh dari lokasi pembeli, harga jual akan mahal, karena biaya transport jauh.
"Kalau produksi jauh dari lokasi pembeli, maka biaya transport jadi mahal harga jual,†ujar Berly.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah sebenarnya sudah memiliki program untuk petani garam, yakni program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar). Namun, implementasinya tidak berjalan maksimal.
"Ini tapi enggak jalan, realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen, target produksi garam dari Pugar hanya 51,4 persen dari target. Jadi, programnya sudah ada, tetapi tidak serius diawasi pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia menjadi keniscayaan.
Alasan impor garam dari Australia yang dipilih karena jarak tempuhnya yang relatif singkat, sehingga mempercepat garam sampai di Indonesia.
"Kita semua berharap ke depannya Indonesia dapat swasembada garam, dan menjadi negara yang berdikari," ucap Engartiasto.
[wid]
