Gapensi Ngarep Bisa Garap Proyek Infrastruktur 100 M

Badan Pengurus Pusat Gabun­gan Pelaksana Kontsruksi In­donesia (BPP Gapensi) tengah memperjuangkan agar proyek pemerintah di bawah Rp 100 mil­iar tidak lagi digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp 50 miliar.

"Kalau dulu hanya Rp 50 miliar, sekarang kita diskusi­kan dengan pemerintah sebesar Rp 100 miliar ke bawah," ujar Sekjen Gapensi H Andi Rukman Karumpa di Jakarta, kemarin.

Andi mengatakan, penera­pan aturan menteri tentang pelarangan pelaksanaan proyek di bawah Rp 50 miliar oleh BUMN sukses mendorong ka­pasitas bisnis kontraktor lokal. Dengan keberhasilan itu, sudah saatnya pelaku usaha diberikan kepercayaan untuk garap proyek yang lebih besar lagi.

Andi menambahkan, pening­katan ini merupakan bagian dari upaya asosiasi dan pemerintah dalam membina dan memperbe­sar pelaku-pelaku usaha kecil menengah (UKM) kontraktor di daerah. "Capacity building mereka meningkat dan daya sa­ing UKM konstruksi ini harus terus kita perkuat, agar mereka mampu bersaing dengan yang besar-besar bahkan dari luar negeri di pasar bebas ASEAN ini," papar Andi.

Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp 50 mil­iar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri.

"Kesepakatan antara Kemente­rian Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah," ujarnya.

Meski demikian, Andi men­gakui, pangsa pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.

Dongkrak Permintaan Baja

Banyaknya proyek infrastruk­tur pemerintah jadi berkah pent­ing bagi pengusaha industri baja di Indonesia. "Pemintaan baja perusahaan meningkat 30 persen dari rata-rata jumlah produksi 20 juta ton per tahun di PT Garuda Steel," kata Ketua Umum Aso­siasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) Ken Pangestu

Sekjen Asosiasi Pabrikan Jembatan Baja IIndonesia Andi Syukri mengatakan pada 2017 mereka sudah menggarap 15.000 ton baja untuk sejumlah proyek pembangunan jembatan di In­donesia. "Kami memproduksi 35.000 ton jembatan baja per tahun untuk proyek pemerintah berkat program 1.000 jem­batan." ***