Pengusaha mengeluhkan mogok kerja karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, efeknya mengganggu kegiatan ekspor impor dan merugikan perusahaan logistik.
Ketua Asosiasi Logistik InÂdonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mendesak pemerintah dan PTPelindo II (Persero) agar segera menyelesaikan masalah dengan pekerja JICT. Akibat permasalahan internal tersebut, justru pengusaha logistik yang harus menanggung rugi.
"Ini gara-gara masalah inÂternal perusahaan pemerintah, pengusaha yang dirugikan. Perlu segera diselesaikan masalah ini dan jangan sampai terulang lagi," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia mengatakan, pengusaha harus menanggung rugi hingga ratusan miliar akibat mogoknya pekerja JICT. Apalagi, mogok para pekerja ini akan berlangÂsung sampai Kamis, 10 AgusÂtus 2017. "Iya, saya perkiraan per hari bisa sampai Rp 200 miliar lebih pengusaha rugi," ungkapnya.
Zaldy mengungkapkan, terÂganggunya operasional logistik akan berdampak luas jika tetap dibiarkan. "Pasokan barang akan terganggu dan ancaman paling besarnya tentu perekoÂnomian yang jadi tumbalnya," tuturnya.
Selain itu, kata Zaldy, mogÂoknya pekerja JICT juga akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. "Ini cara buruk yang mengganggu minat investor. Maka harus segera diselesaiÂkan," tegasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Wakil Ketua Bidang DisÂtribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (ApÂtrindo) Kyatmaja Lookman. Menurut dia, pengusaha truk harus menanggung kerugian Rp 60 miliar per pekan akibat lumÂpuhnya aktivitas pelabuhan jika demo jadi berlangsung selama seminggu.
Menurut dia, kerugian tersebut diakuinya akibat berkurangnya jumlah pengiriman barang. Jika sebelumnya ditaksir ada sekitar 15 trip dalam sebulan, maka dengan adanya aksi mogok akan kehilangan dua trip. "Nah, hasil hitungan kerugiannya dengan kehilangan dua trif itu mencapai Rp 60 miliar," jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya berÂharap agar JICT dapat segera meÂnyelesaikan seluruh permasalaÂhannya dengan para pekerjanya, agar tidak menimbulkan keruÂgian bagi pihak lain, termasuk pengusaha truk."Sebab, penguÂsaha truk tidak membebankan biaya lebih pada konsumen kita," terangnya.
Ganggu EksporKetua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, akibat mogok ini kegiatan bongkar muat terganggu. Ujungnya, proses distribusi barang ekspor impor menjadi terhambat.
Benny menegaskan, harus ada langkah tegas yang diambil manajemen JICT untuk menyeÂlesaikan permasalah tersebut dengan segera. "Mogok mengÂganggu jalannya ekonomi," tegasnya.
Deputi V Bidang KoordiÂnasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady mengatakan, aksi demo karyawan JICT terus terjadi berulang-ulang. Sebab, sebelum aksi mogok hari ini juga pernah jauh sebelumnya melakukan hal yang sama. "Bagi kami mengurusi masalah ekspor ini sangat disayangkan. Jangan sampai ekspor yang sudah begini tambah parah," jelas dia.
Edy berharap adanya langkah tegas dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aksi mogok, seperti Kementerian BUMN, Kementerian PerhubunÂgan, dan PT Pelindo II. Selain itu, Edy juga meminta adanya pemerataan peran pelabuhan untuk mengurangi risiko, dan hingga saat ini para pengusaha sudah mulai melakukannya.
Untuk diketahui, kemarin, para pekerja PT JICT melakukan mogok. Rencananya mogok akan dilakukan selama sepekan atau sampai Kamis 10 Agustus 2017.
Mereka mogok sebagai bentuk tuntutan dibayarkannya sejumÂlah kesepakatan yang dilakukan antara direksi JICT dan para karyawan. Kesepakatan itu adaÂlah pembayaran bonus tahunan hingga kesepakatan lainnya yang telah dibuat antara pihak direksi dan para karyawan
Untuk mengantisipasi gangÂguan pelabuhan, sebagai solusi sementara, manajemen JICT akhirnya mengalihkan proses bongkar muat ke beberapa termiÂnal peti kemas lainnya, antara lain New Priok Container Terminal 1 (NPCT1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International. ***
