Berita

FX. Arief Poyuono/Net

Wawancara

WAWANCARA

FX. Arief Poyuono: Saya Tetap Lawan Sejati Jokowi, Tapi Kawan Ketika Kebijakan Dia Pro Rakyat

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Via surat bermeterai, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) FX Arief Poyuono meminta maaf secara terbuka kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini terkait pernyataannya yang menyamakan PDIP seperti PKI.

Pernyataan itu disampaikan Arief saat menanggapi keluhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal UU Pemilu yang dikritik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pernyataan PDIP sama dengan PKI beserta surat minta maaf dari Arief itu viral dan jadi bahan bully-an di medsos. Saat diwawancarai Rakyat Merdeka, Arief tetap merasa tidak bersalah dan tidak takut dipolisikan. Berikut pernyataan Arief se­lengkapnya;


Biasanya ceplas-ceplos, kok sekarang malah berbalik minta maaf?
Begini. Permintaan maaf itu untuk meluruskan statemen yang menuduh saya mengatakan PDIP itu PKI. Padahal, ucapan saya wajar saja. Menimpali statemen Sekjen PDIP yang mengeluh kar­ena PDIP dikaitkan dengan PKI oleh segelintir orang. Dan kata Hasto, orang tersebut Sengkuni dalam dunia perwayangan yang baru diruwat di Yogya.

Perubahan sikap Anda kar­ena ditekan Ketua Umum PDIP Megawati atau ditekan kader PDIP?
Tekanan nggak ada ya dari Ibu Megawati. Cuma saya pakai akal sehat saja dari pada gara gara terus ada kesalahpahamanan. Jadi hubungan saya dengan sahabat-sahabat di PDIP jadi rusak.

Anda takut dipolisikan rela­wan (PDIP) ya?
Dipolisikan atau tidak sih itu hak relawan atau pihak lain ya. Saya ikut saja sepanjang itu benar.

Di internal Gerindra, sete­lah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan PDIP, apa Anda ditegur Prabowo. Apa katanya?
Beliau telepon dan bertanya, kenapa kamu sebut PDIP itu PKI. Lalu saya jelaskan, awal­nya saya tidak terima Hasto mengkritik beliau.

Bahwa akibat Undang-Undang Pemilu, beliau dianggap ambisi jadi presiden. Padahal kita bi­cara substansi, Undang-Undang Pemilu kayak lelucon dan me­nipu rakyat.

Sudah ada sanksi dari par­tai?
Nggak ada sanksi tuh. Beliau (Prabowo) cuma minta saya klarifikasi. Lha wong saya kan membela ketua umum partai saya yang di-bully di medsos akibat statemen Hasto.

Konon banyak masyarakat yang mengaitkan PDIP dan PKI. Anda yakin?
Saya nggak yakin masyarakat menganggap PDIP itu PKI. Kalau PKI, mana mungkin PDIP menang Pemilu 2014. Lagian, saya ini kan berdarah banteng, bekas kader PDIPerjuangan. Ayah dan kakek saya itu PNI. Ayah dan almarhum Pak Taufik Kiemas itu teman seperjuangan dan sama-sama dipenjara zaman Orba. Jadi saya katakan, PDIP bukan PKI.

Setelah kejadian itu Anda berniat berbalik dukung Jokowi enggak?
Nggaklah. Saya tetap lawan sejati Joko Widodo selama dia berkuasa. Tapi tetap kawan da­lam hal mendukung kebijakan beliau yang pro rakyat. Insya Allah, saya akan terus meng­kritik Pak Jokowi agar selalu memihak wong cilik. Ingat asal muasalnya dari rakyat jelata.

Belakangan, oposisi banyak dibungkam?
Kalau ini sih ada benarnya. Oposisi banyak yang tersandera oleh masalah hukum dan bisnisnya takut diganggu atau diotak-atik. Jadi pada melempem semua kayak kerupuk kena hujan. Padahal status negara sudah emergency, perlu diselamatkan.

Yakin selamanya Anda men­jadi oposan?
Tidak ada kata mundur. Akan saya lakukan seperti Ibu Megawati yang berani oposisi saat SBY memerintah. Karena itu, saya serukan pada jaringan mahasiswa, ormas, serikat buruh, harus terus kritis dan berani melawan jika Joko Widodo melanggar konsti­tusi atau tidak konsisten berpihak pada rakyat. Saya bukan opo­sisi yang melempem kalau dikasi duit, proyek, atau punya kasus diotak-atik. Saya akan jadikan Ibu Megawati sebagai inspirasi menjadi oposisi. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya