Berita

Victor Laiskodat/net

Politik

Beredar, Pidato Victor Soal Empat Parpol Pendukung Ekstremis Dan Khilafah

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 19:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Video pidato Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat, beredar luas dan diprediksi bakal melahirkan kontroversi.

Isinya menuduh empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.

Dari informasi yang diterima bersamaan rekaman itu, pidato tersebut dia lakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 1 Agustus lalu. Video rekaman yang redaksi dapatkan berdurasi 2 menit 5 detik dan tidak utuh.


Dalam potongan pidato itu terdengar secara eksplisit bahwa Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah. Ia menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," tegasnya.

Ia jelaskan, jika khilafah berhasil berdiri maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.

Walau di tengah pidatonya ia mengaku tidak memprovokasi, tetapi Victor juga mengajak hadirin untuk melawan para pendukung ekstremis dan khilafah itu. Ia mengingatkan kepada Tragedi 1965 di mana orang-orang yang dianggap komunis atau pendukung PKI dibantai.

"Kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita eksekusi mereka," begitu salah satu bagian pidato Victor yang terekam dan beredar.

Ia juga menyindir partai-partai tersebut yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017). [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya