Tampung Pengaduan, PPP Buka Posko Full Day School

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka posko pengaduan atas penerapan kebijakan sekolah lima hari atau full day school. Lantaran banyaknya protes dari masyarakat mengenai kebijakan belajar di sekolah selama delapan jam hari Senin hingga Jumat.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menjelaskan, selain tidak melalui kajian terlebih dahulu, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah itu terlihat terburu-buru diterapkan. Menurutnya, selain masyarakat luas, kader PPP di seluruh Indonesia juga keberatan dengan kebijakan tersebut.‎

"Maka kemudian kami berinisiatif membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sekolah lima hari ini," kata Reni saat peluncuran posko di Komplek Parlemen, Jakarta (Kamis, 3/8).

PPP memastikan bahwa peran posko pengaduan sangat penting bagi masyarakat.

"Ini akan menjadikan legitimasi keberatan masyarakat yang memang secara data betul-betul akurat," ujar Reni.

Menurutnya, posko dibuat untuk membuktikan adanya keberatan dari masyarakat atas kebijakan full day school.

"Dengan posko pengaduan inilah buktinya bahwa masyarakat banyak pengaduan terkait dengan rencana itu," beber Reni.

Nantinya, hasil laporan yang didapat posko akan menjadi rekomendasi resmi PPP kepada pemerintah.

"Baik kepada menteri pendidikan dan kebudayaan maupun kepada bapak presiden," tegas Reni yang juga anggota Komisi X DPR.
 
Adapun, selain mendatangi posko di Komplek Parlemen, masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan juga bisa menghubungi nomor telepon 081297551116, surat elektronik di alamat fppp.pengaduan.fds@gmail.com, serta akun Twitter @pengaduan_fds. [wah]