Di rapat kabinet, Menteri asal Partai Nasional Demokrat ini beberapa waktu lalu sempat ditegur Presiden Jokowi lantaran beberapa peraturan menteri (permen) dianggap menghamÂbat investasi. Setelah ditegur Menteri Siti Nurbaya buru-buru melakukan perbaikan di beÂberapa permennya.
Berikut ini langkah perbaikan permen yang sudah dilakuÂkan Menteri Siti. Selain bicara soal permen, Menteri Siti juga memberikan keterangan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menÂjadi ancaman. Berikut penuturan Menteri Siti Nurbaya;
Beberapa waktu lalu Anda ditegur Presiden Jokowi lanÂtaran permen yang Anda buat dianggap bisa menghambat inÂvestasi. Sampai saat ini apa saja yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki hal tersebut?
Katanya di koran-koran menÂteri LHK harus beres-beres soal permen, ya sudah nanti saya kembalikan lagi ke Seskab, saya sedang menyiapkan seluruh Permen plastik, kami juga sudah rapat internal dan saya kirim suÂrat kepada Seskab untuk minta di ratas kabinet saja. Kan ada cukai plastik juga, ada permen plastik LHK, dan gerakan sampah plasÂtik, ya sudah dibawa ke ratas.
Katanya di koran-koran menÂteri LHK harus beres-beres soal permen, ya sudah nanti saya kembalikan lagi ke Seskab, saya sedang menyiapkan seluruh Permen plastik, kami juga sudah rapat internal dan saya kirim suÂrat kepada Seskab untuk minta di ratas kabinet saja. Kan ada cukai plastik juga, ada permen plastik LHK, dan gerakan sampah plasÂtik, ya sudah dibawa ke ratas.
Memang permen LHK apa sih yang disinggung oleh Presiden Jokowi?(Presiden) enggak pernah nyebut secara spesifik.
Presiden sempat menyÂinggung kalau kebijakan di KLHK ini masih monoton, bagaimana itu?Ya iya lah kalau dilihat dari sekian puluh tahun undang-undangnya memang perubahanÂnya sedikit ya. Kalau Undang-Undang 567 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan itu kan kebanyakan timber manajemen. Di undang-undang baru pasal 99 itu sudah forest manajemen, tapi praktiknya seperti apa dengan peristiwa yang terjadi. Sekarang ini malah sedang kami benahi. Dalam model perhutani kita lihat resitensinya kan ada juga. Mungkin karena tidak terlalu clear ya detailnya. Sebetulnya seperti pengaturan kita diperhutani unÂtuk orang lain agar bisa akses masuk pada resistensi. Makanya agak aneh masyarakat dalam hubungan kerja dengan perhuÂtani, dengan sistem masyarakat 25 lalu perhutani 75, sekarang kita balik masyarakatnya 75 perhutaninya 25, masyarakatnya kita kuatkan terus kenapa kok itu jadi persoalan.
Siapa sih yang protes?Kalau ke saya sih nggak. Tapi siapapun yang WA, sms atau email itu pasti saya record. Berarti ada promblem.
Soal lain. Kejadian karhutla belakangan ini meningkat tajam, berdasarkan pantauan kementerian Anda bagaimana kondisinya sampai saat ini? Kita mengikuti terus perkemÂbangannya. Memang kalau dilihat hotspot-nya Juli naik. Dibandingin tahun lalu, 49 persenlebih tinggi dari Juli tahun lalu. Dibanding denganJuli 2015 itu 27 persen, cuma dibandingin Juni itu 20-23 persen.Hotspot kita lebih banÂyak dan ekskalatif di Juli.
Ada di daerah mana saja yang terpantau ada titik apÂinya?Yang masih terpantau ada di Kalimantan Barat (Kalbar), Riau, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kalau untuk di Jawa, saya minggu lalu ada terdeÂteksi (hotspot), karena ada petani bakar bekas-bekas tanaman. Untuk daerah-daerah yang masih terus (muncul hotspot) seperti di Kalbar sudah kita tanÂgani. Ada tim kami di lapangan sejak minggu. Kita juga sudah melakukan water bombing, tapi karena apinya kecil-kecil harus banyak (penyiraman) di darat sana. Selain itu kita juga melakukan upaya persuasi di masyarakat. Pembukaan lahan tradisional serentak hari ini juga menurun.
Lantas apa langkah antiÂsipasi yang sudah dilakukan KLHK?(Langkah antisipatif) kita sudah jalankan. Kita memang bertahun-tahun tidak pernah lepas dari problem (karhutla) ini. Memang sistem (pengecekan hotspot) sih sudah menolong. Tapi yang lebih penting kan bagaimana langkah di lapanganÂnya. Di beberapa provinsi yang satgas patroli terpadunya sudah mapan ya saya kira tidak ada masalah.
Seperti di Riau misalnya, meski hotspotnya terus-terusan naik, kebakarannya ada tapi di tanganinya cepat. Di Jambi, Sumatera Selatan juga seperti itu. Jadi provinsi-provinsi yang konvensional mengalami keÂbakaran hutan, itu bisa cepat. Tapi memang ada juga yang agak lambat-lambat dikitlah. Itu gunanya pusat memonitor. Memang faktanya kerhutla ini bergerak ke Aceh, NTT dan di Bangka Belitung. Tapi seÂmuanya saya ikuti terus. Dalam kaitan ini makanya kita mengaÂjak pemerintah daerahnya perlu juga membangun sistem terpadu penanganan karhutla ini.
Kalau di NTT kenapa bisa terjadi?NTT sudah selesai, jadi merÂeka di ladang rumput -alang dibakar, memang dibakar untuk mendapat rumput hijau yang baru untuk ternak. ***
