Berita

Bisnis

Situasi Uncertainty, Ide Redenominasi Hanya Menambah Perkara

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 09:26 WIB | LAPORAN:

Ide redenominasi (penyederhanaan nilai) rupiah mungkin akan memberi sentimen positif terhadap pasar. Tapi di sisi lain dalam situasi gaduh seperti saat ini jika tetap diterapkan malah kontraproduktif.

Begitu analisa Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono dalam perbincangan di sela kegiatan Wealth Wisdom di Ballroom Ritz Carlton, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu (2/8) siang.  

"Meskipun bisa saja pemerintah didukung DPR memasukkan prolegnas (program legislasi nasional) tetapi dengan catatan itu tidak serta merta bisa dilakukan, karena perhitungan sebelumnya perlu waktu tujuh tahun sementara BI sekarang sudah meralat jadi sebelas tahun. Kalau tujuh tahun, sebelas tahun masih okelah," ujar Tony.


Hanya perlu diingat, lanjut Tony, redenominasi itu sendiri memerlukan prasyarat kondusivisme, dalam artian situasi harus stabil. Sedangkan yang baru terpenuhi pencapaian laju inflasi empat persen. Ini saja tidak cukup.

"Prasyarat lainnya misal, apakah kita masih cukup yakin tidak ada capital flight, terjadi sesuatu, misalnya politiknya panas. Kita masih kuatir adanya capital flight yang menurut saya prasyarat itu belum terpenuhi," urai komisaris independen Pertama Bank ini.

"Saya minimal meragukan dalam dinamika seperti sekarang," tambahnya.

Belakangan muncul pernyataan dari Menteri Keuangan,Sri Mulyani bahwa pemerintah batal mengajukan RUU Redenominasi Rupiah ke DPR tahun ini karena alasan belum prioritas. Menteri Perekonomian, Darmin Nasution berkilah penerapan redenominasi masih perlu persiapan matang, bukan berarti harus ditunda.

Tony tetap berpendapat, redenominasi bukanlah solusi justru menambah persoalan. Situasi jadi kian gaduh. Ia menyebut saat ini situasi uncertainty (dalam ketidakpastian). Masyarakat jadi berhati-hati melakukan kegiatan perekonomian.

"Perkara kita sudah banyak terutama defisit APBN 2,92 persen terhadap PDB itu perkara besar, kemudian shortfall target penerimaan pajak itu persoalan besar, mendorong pertumbuhan dari 5,0 kalau bisa 5,2 itu saja sudah masalah, meskipun cuma nol koma dua ngos-ngosan, lah kok ditambah wastefull thingking," kritiknya.[wid]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya