Berita

Tim Ekonomi Jokowi/net

Bisnis

UGM: Ide Redenominasi Hanya Menambah Perkara

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 04:42 WIB | LAPORAN:

Ide redenominasi (penyederhanaan nilai) rupiah mungkin akan memberi sentimen positif terhadap pasar. Tapi di sisi lain dalam situasi gaduh seperti saat ini jika tetap diterapkan malah kontraproduktif.

Begitu analisa Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono dalam perbincangan di sela kegiatan Wealth Wisdom di Ballroom Ritz Carlton, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu (2/8).  

"Meskipun bisa saja pemerintah didukung DPR memasukkan prolegnas (program legislasi nasional) tetapi dengan catatan itu tidak serta merta bisa dilakukan, karena perhitungan sebelumnya perlu waktu tujuh tahun sementara BI sekarang sudah meralat jadi sebelas tahun. Kalau tujuh tahun, sebelas tahun masih okelah," ujar Tony.


Hanya perlu diingat, lanjut Tony, redenominasi itu sendiri memerlukan prasyarat kondusivisme, dalam artian situasi harus stabil. Sedangkan yang baru terpenuhi pencapaian laju inflasi empat persen. Ini saja tidak cukup.

"Prasyarat lainnya misal, apakah kita masih cukup yakin tidak ada capital flight, terjadi sesuatu, misalnya politiknya panas. Kita masih kuatir adanya capital flight yang menurut saya prasyarat itu belum terpenuhi," urai komisaris independen Pertama Bank ini.

"Saya minimal meragukan dalam dinamika seperti sekarang," tambahnya.

Belakangan muncul pernyataan dari Menteri Keuangan,Sri Mulyani bahwa pemerintah batal mengajukan RUU Redenominasi Rupiah ke DPR tahun ini karena alasan belum prioritas. Menteri Perekonomian, Darmin Nasution berkilah penerapan redenominasi masih perlu persiapan matang, bukan berarti harus ditunda.

Tony tetap berpendapat, redenominasi bukanlah solusi justru menambah persoalan. Situasi jadi kian gaduh. Ia menyebut saat ini situasi uncertainty (dalam ketidakpastian). Masyarakat jadi berhati-hati melakukan kegiatan perekonomian.

"Perkara kita sudah banyak terutama defisit APBN 2,92 persen terhadap PDB itu perkara besar, kemudian shortfall target penerimaan pajak itu persoalan besar, mendorong pertumbuhan dari 5,0 kalau bisa 5,2 itu saja sudah masalaah, meskipun cuma nol koma dua ngos-ngosan, lah kok ditambah wastefull thingking," demikian Tony.[san]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya