Dana Infrastruktur Jalan Bakal Diambil Dari APBN

DPR RI berencana melakukan revisi Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan. Dalam rangka menampung aspirasi pemerintah daerah terkait peluang pemanfaatan APBN untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten maupun provinsi.

"Revisi diperlukan mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten. Selama ini memang ada anggaran dari Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, namun jumlah itu sangat kecil. Makanya, perlu bantuan dari pemerintah pusat," jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said di Komplek Parlemen, Jakarta (Rabu, 2/8).

Menurutnya, usulan mengenai revisi UU Jalan masih dalam tahapan program legislasi nasional.

"Kami sedang proses, termasuk menyiapkan bahannya. Saya kira rencana revisi undang-undang ini sudah ada dalam tahapan prolegnas," kata Muhidin.

Dia menambahkan, anggaran dalam APBN untuk pembangunan jalan di daerah diharapkan bisa optimal membangun infrastruktur jalan. Selama ini, kebutuhan pembangunan jalan nasional atau jalan negara masih ditangani melalui APBN. Mengingat pembangunan jalan baru tidak terlalu besar dari sisi target maka DPR menginisiasi perlunya revisi UU Jalan. Selama ini, target pembangunan jalan baru berupa jalan nasional masih lebih sedikit dibanding pembangunan jalan tol.

"Kita lihat porsi APBD di daerah juga tidak terlalu besar. Kalau hanya mengandalkan dana DAK maupun DAU juga paling cuma dapat Rp 100 miliar, bagaimana dengan daerah lain yang pendapatannya kecil. Makanya pembangunan jalan daerah ini perlu dari APBN," demikian Muhidin. [wah]