Ada yang tak beres di tubuh korps Adhiyaksa. Sudah sering kali jaksa tertangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melaukan tindak pidana korupsi atau suap menyuap, namun Jaksa Agung HM Prasetyo masih menganggap hal itu biasa saja.
Seharusnya, Korps Kejaksaan malu dan melakukan tindakan tegas terhadap para jaksanya yang terbukti melakukan berbagai tindak pidana.
Ketua Lembaga Kajian Investigasi dan Hukum Indonesia (KIH) Wira Leonardi menyampaikan, langkah Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak memiliki tindakan tegas terhadap para jaksanya yang bermasalah tidak akan menimbulkan efek jera.
Jika demikian, maka penegakan hukum di tubuh Kejaksaan akan sangat rawan dengan permainan.
"Bagaimana mungkin masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan keadilan di Kejaksaan, jika setiap kali ada oknum jaksa yang tertangkap melakukan pelanggaran hukum malah seperti dibelain oleh Jaksa Agung-nya? Oknum demi oknum jaksa sudah sering kali terungkap melakukan korupsi dan bahkan pemerasan, jika oknum demi oknum jaksa begitu terus, ya semua jaksa di Kejaksaan kan jadinya oknum doang. Apa yang bisa diharapkan lagi?†tutur Wira Leonardi, di Jakarta, Rabu (2/8).
Jika memang komitmen menegakkan hukum, lanjut dia, maka hal pertama yang harusnya dilakukan Jaksa Agung adalah memastikan semua anak buahnya tidak bermain kotor dan dihukum berat jika melakukan pelanggaran.
"Sebab, mereka itu aparatur hukum loh. Seharusnya merekalah di barisan depan sebagai teladan dan contoh dalam menegakkan hukum. Bukan malah dibelain meski sudah ketahuan salah,†ujar Wira.
Untuk membuat efek jera, lanjut dia, maka perlu sanksi yang tegas dan proses hukum yang pasti terhadap para oknum jaksa yang ketahuan melakukan pelanggaran hukum.
"Harus tegas, dan kalau kepada masyarakat biasa taring mereka sepertinya begitu tajam. Mereka yang harus juga diberikan sanksi yang sangat tegas, jangan main-main. Harus ada efek jera. Sudah bosan kita mendengar oknum-oknum jaksa melakukan pelanggaran hukum,†pungkas Wira.
[sam]
